Samarinda, Natmed.id – Serapan anggaran 25 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) masih berada pada kategori merah menjelang akhir tahun. Pemprov mendorong percepatan realisasi, namun tetap dalam koridor aturan dan kualitas pelaksanaan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim Sri Wahyuni mengatakan percepatan realisasi anggaran wajib dilakukan secara terukur. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin percepatan dikerjakan terburu-buru dan justru menimbulkan persoalan baru.
“OPD harus mempercepat realisasi, tapi tidak asal cepat. Pelaksanaannya tetap harus berkualitas dan sesuai aturan,” ucap Sri di Kantor Gubernur Kaltim pada Senin 24 November 2025.
Ia menjelaskan, salah satu penyebab lambatnya serapan anggaran adalah revisi kebijakan yang baru keluar dua minggu lalu. Hal ini membuat sejumlah OPD harus melakukan penyesuaian ulang sebelum mengeksekusi kegiatan.
“Perubahan baru keluar sekitar dua minggu lalu, OPD sudah menyiapkan prosesnya. Mudah-mudahan akhir tahun ini, atau minggu depan, mulai terlihat pergerakannya,” jelasnya.
Selain itu, rendahnya capaian bukan semata karena kinerja buruk, melainkan adanya penambahan anggaran yang belum terealisasi. Hal ini juga yang membuat persentase serapan tampak kecil, meskipun kegiatan sebenarnya sudah berjalan.
“Serapan rendah itu karena adanya penambahan dana. Selama belum dieksekusi, otomatis persentasenya terlihat kecil. Kalau sudah terealisasi, angkanya akan kembali normal,” ujarnya.
Terkait rencana pemberlakuan reward and punishment bagi OPD, Sri menyebut evaluasi masih berjalan hingga akhir tahun. Mekanisme penghargaan atau sanksi akan ditetapkan setelah pemerintah melihat capaian final dari masing-masing OPD.
“Kita lihat sampai akhir tahun dulu. Targetnya tetap di atas 92 persen. Kalau di atas itu, ya bagus. Tapi kami tetap menunggu realisasi akhirnya,” katanya.
Sri berharap seluruh OPD dapat menuntaskan realisasi anggaran dalam waktu yang tersisa, tanpa melanggar aturan dan tetap menjaga kualitas pekerjaan. Menurutnya, serapan anggaran yang baik akan berdampak langsung pada kelancaran pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
