Samarinda, Natmed.id – Dari 10 kabupaten/kota di Kalimantan Timur, sembilan daerah sudah membentuk Computer Security Incident Response Team (CSIRT). Satu-satunya daerah yang belum memiliki tim keamanan siber adalah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menyampaikan hal itu saat membuka Sosialisasi Security Awareness di Aula Inspektorat Daerah Provinsi Kaltim, Rabu, 3 September 2025.
“Forum ini bagian dari upaya memperluas jangkauan CSIRT. Sosialisasi bertujuan memberikan pemahaman praktis kepada aparatur agar lebih waspada dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital,” kata Faisal.
Menurutnya, keberadaan CSIRT penting untuk menangani ancaman kebocoran data, phishing, penyalahgunaan akun, hingga serangan infrastruktur digital. CSIRT Kaltim diluncurkan pada 16 November 2021 dan kini hampir seluruh kabupaten/kota sudah mengikuti langkah itu.
Faisal mengingatkan, tanpa kesiapan yang memadai, ancaman serangan siber bisa merugikan masyarakat dan mengganggu pelayanan publik.
“Kalau tidak diantisipasi, ancaman ini bisa mengganggu kelancaran pelayanan publik dan merugikan masyarakat,” ujarnya.
Sosialisasi yang diikuti 100 peserta itu menghadirkan dua narasumber dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Fauzan Budi Setiawan, Manggala Informatika Ahli Pertama, dan Siti Rahmawati, Analis Kebijakan Ahli Pertama. Peserta berasal dari pengelola TIK perangkat daerah Pemprov Kaltim serta Diskominfo kabupaten/kota.
Dalam paparannya, Faisal juga menekankan bahwa keamanan siber tidak bisa dibebankan hanya pada Diskominfo atau BSSN. Kesadaran kolektif dari seluruh aparatur dan individu yang terhubung jaringan digital pemerintahan justru menjadi benteng pertama.
Ia mencontohkan kebiasaan sederhana, seperti menjaga kerahasiaan kata sandi, hati-hati membuka tautan mencurigakan, hingga bijak menggunakan media sosial. Menurutnya, langkah kecil itu akan berdampak besar jika dilakukan konsisten.
Diskominfo Kaltim berharap sosialisasi ini bisa menumbuhkan budaya sadar keamanan informasi di seluruh perangkat daerah. Dengan meningkatnya kesadaran dan kapasitas SDM, ekosistem digital pemerintahan di Kaltim akan lebih andal dan dipercaya masyarakat.
