Samarinda, Natmed.id — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan percepatan pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
Hal itu disampaikan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud seusai pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Menanggapi pertanyaan mengenai masih banyaknya tenaga honorer di kampus maupun instansi lain yang belum terakomodasi, Gubernur Rudy Mas’ud menegaskan bahwa kewenangan penetapan P3K berada di pemerintah pusat. Pemprov Kaltim akan terus mendorong agar honorer yang telah lama mengabdi di kabupaten/kota maupun provinsi dapat segera diangkat.
“Pengangkatan P3K ini melalui pemerintah pusat. Namun, kami akan mendorong agar honorer yang masih ada bisa diprioritaskan. Kami akan berkomunikasi dengan BKN agar penerimaan ke depan mengutamakan mereka yang sudah lama mengabdi,” kata Rudy Mas’ud di Kantor Gubernur Samarinda, Senin, 1 Desember 2025.
Kemudian Rudy menjelaskan mengenai target waktu pengangkatan, Gubernur menyebut hal itu bergantung pada keputusan Badan Kepegawaian Negara.
“Tentu semakin cepat semakin baik. Kita tetap mengikuti regulasi dan juga kemampuan keuangan negara,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa meskipun penetapan formasi dilakukan pemerintah pusat, pembayaran gaji P3K menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu pertimbangan penting.
Lebih lanjut, Rudy juga memaparkan kondisi anggaran daerah yang saat ini mengalami tekanan cukup besar. Menurutnya, struktur anggaran terbaru menunjukkan kebutuhan efisiensi signifikan. Pemprov Kaltim bahkan memangkas anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga 66 persen.
“Belanja-belanja yang tidak terlalu penting kita efisiensikan. OPD-OPD dirampingkan sampai 66 persen. Jadi kalau ada hal-hal yang belum terakomodasi, kami mohon maaf. Namun, seluruh standar pelayanan minimum bagi masyarakat Kaltim tetap berjalan baik,” jelasnya.
Meski dilakukan perampingan anggaran, Gubernur Rudy Mas’ud memastikan bahwa program-program prioritas tetap menjadi fokus utama, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan.
“Jika ditanya dua program paling prioritas, ya pertama adalah pendidikan, kemudian kesehatan,” tegasnya.
Rudy sebelum menutup menjelaskan bahwa program pendidikan dan kesehatan gratis akan tetap berjalan, dengan alokasi anggaran yang telah disiapkan pemerintah.
“Kalau tidak salah, untuk program pendidikan dan kesehatan gratis, anggarannya sekitar lebih dari Rp2 triliun,” tuturnya.
