Kanigaran, Natmed.id – RSUD Ar Rozy Kota Probolinggo menggelar Workshop Mitigasi Risiko Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada BLUD, Senin 15 Desember 2025, di Ruang Pertemuan Bale Hinggil. Kegiatan ini bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan agar efektif, transparan, dan akuntabel.
Workshop dibuka oleh Wali Kota Probolinggo yang diwakili Pj Sekda Rey Suwigtyo. Ia menegaskan pengadaan barang dan jasa merupakan instrumen strategis dalam mendukung layanan publik berkualitas dan pembangunan daerah berkelanjutan.
“Setiap aktivitas pasti memiliki risiko. Karena itu, RSUD Ar Rozy perlu memetakan potensi risiko secara menyeluruh, mulai dari kompleksitas layanan hingga tuntutan publik terhadap pelayanan yang cepat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rey Suwigtyo.
Menurutnya, mitigasi risiko bukan sekadar aspek teknis, melainkan bagian penting dari penguatan tata kelola. Ia mendorong penguatan manajemen risiko, profesionalisme SDM pengadaan, optimalisasi teknologi informasi, serta penegakan integritas sebagai fondasi utama.
“Langkah strategis ini harus berjalan beriringan agar pengadaan benar-benar mendukung kualitas pelayanan kesehatan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan Keuangan RSUD Ar Rozy Andrean Mei Lauda menyampaikan workshop ini dirancang untuk memastikan pengadaan berjalan sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, keterbukaan, dan akuntabilitas.
“Tujuan akhirnya adalah menjamin kelancaran layanan kepada masyarakat, mencegah keterlambatan pengadaan, memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, serta menjaga reputasi BLUD dan pemerintah daerah,” jelas Andrean.
Ia menambahkan, peningkatan kapasitas SDM pengadaan menjadi kunci agar keputusan dapat diambil secara cepat dan tepat sesuai regulasi yang berlaku.
Workshop yang diikuti sekitar 80 peserta ini menghadirkan narasumber dari Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Jawa Timur, Suwarno, serta Praktisi Konsultan Pengadaan BLUD Jawa Timur sekaligus Fasilitator PBJ Level 4, Saifudin Zuhri. Kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi antarunit dan mendorong proses pengadaan yang berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
