Samarinda, Natmed.id – Fender pilar ketiga Jembatan Mahakam I kembali tertabarak. Kali ini, tongkang bermuatan kayu sengon menabrak bagian dari infrastruktur tersebut.
Menyikapi insiden tersebut, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sapto Setyo Pramono menyatakan bahwa langkah tegas harus segera diambil.
Untuk itu, para legislator di Komisi II DPRD berencana menggelar rapat dengar pendapat (RPD) pada pukul 19.00 Wita, Senin, 28 April 2025. Sejumlah pihak bakal dihadirkan.
Tidak hanya pihak yang terlibat dalam insiden baru-baru ini. Tetapi, juga sejumlah pihak yang pernah melakukan pelanggaran serupa di masa lalu.
“Kita harus memastikan apakah semua ini murni kecelakaan atau ada unsur kelalaian. Sebab faktanya, meski sebelumnya sudah dilakukan antisipasi dan peringatan, insiden ini tetap berulang. Ini bukti bahwa mitigasi kita belum cukup kuat,” tegas Sapto, di Lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim.
Politikus Partai Golkar ini menyebut, kejadian tertabraknya fender pilar Jembatan Mahakam sudah jauh melampaui batas toleransi.
Ia menilai bahwa upaya pencegahan yang sudah dilakukan sebelumnya tidak cukup efektif karena tidak dibarengi dengan langkah pengawasan dan kontrol yang lebih ketat.
“Mereka selalu mengatakan ‘aman’, tapi faktanya tetap terjadi tabrakan lagi. Ini menunjukkan ada kelemahan besar dalam sistem pengawasan kita. Karena itu, ke depan mitigasi harus lebih kuat, lebih ketat, tidak boleh lagi setengah-setengah,” sambungnya.
Terkait kondisi fisik Jembatan Mahakam I pascainsiden, Sapto menyatakan bahwa keputusan teknis belum bisa diambil tanpa perhitungan mendalam dari pihak Badan Pelaksana Jalan Nasional (BPJN).
Namun, ia mengingatkan, opsi pembatasan kendaraan yang melintas, mulai dari pelarangan truk berat hingga hanya memperbolehkan kendaraan roda dua atau mobil pribadi harus dipertimbangkan serius.
“Saat ini, jembatan memang masih dibuka. Tapi, keputusan teknis akan kami finalisasi setelah data lengkap keluar. Bisa jadi nanti hanya motor dan mobil kecil yang boleh lewat, tergantung hasil penghitungan kekuatan strukturnya,” jelasnya.
Salah satu keputusan penting yang sudah disepakati untuk sementara adalah penghentian total lalu lintas sungai di bawah Jembatan Mahakam I. Sapto mengungkapkan bahwa langkah ini bersifat mutlak dan tidak bisa ditawar.
“Kita hentikan semuanya. Apapun jenis angkutannya, harus berhenti. Kalau mereka tidak mau berhenti, kita yang akan hentikan. Ini bukan lagi urusan bisnis, ini soal keselamatan nyawa manusia. Tidak boleh ada kompromi dalam urusan ini,” tegasnya dengan nada keras.
Dilanjutkan Sapto, kerusakan pada fender jembatan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap struktur jembatan telah melemah.
Bahkan ada indikasi bahwa kekuatan keseluruhan jembatan juga menurun dan mengalami kemiringan. Ia menekankan, bila tidak diambil tindakan cepat, risiko keruntuhan bisa semakin besar.
“Fendernya rusak parah. Jembatan ini tidak dirancang untuk terus-menerus ditabrak seperti ini. Kekuatan struktur pasti menurun. Apalagi kalau ada kemiringan, itu sudah sinyal berbahaya. Karena itu, semua lalu lintas sungai harus dihentikan dulu, sambil menunggu keputusan teknis lengkap,” beber Sapto.
RDP yang bakal digelar nanti malam akan menjadi penentu arah kebijakan ke depan. Hal ini termasuk langkah hukum atau administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti lalai.
Sapto Setyo memastikan DPRD Kaltim akan berdiri di garis depan untuk memastikan keselamatan masyarakat tidak dikorbankan demi kepentingan ekonomi semata.
“Keselamatan adalah harga mati. Tidak ada tawar-menawar soal ini. Kita semua harus sepakat bahwa nyawa rakyat Kalimantan Timur jauh lebih berharga daripada lalu lintas barang di sungai,” tutur Sapto Setyo Pramono.
Sapto berharap semua pihak, baik pengelola tongkang, perusahaan angkutan sungai, hingga aparat pengawas, benar-benar sadar bahwa era pembiaran dan kelalaian harus diakhiri.
Kalimantan Timur harus belajar dari insiden-insiden ini untuk membangun sistem perlindungan infrastruktur yang lebih kuat dan berkelanjutan.
