Bontang, Natmed.id – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) Bakhtiar Wakkang menduga tingkat akurasi data penerima bantuan di daerah tersebut masih rendah.
Oleh karena itu, kalangan wakil rakyat berencana memanggil Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-PM) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut.
Nantinya, dari pertemuan itu diharapkan menemukan solusi guna memastikan bantuan tepat sasaran. Keluarga penerima manfaat juga dengan mudah menerima bantuan dari pemerintah.
“Untuk para pimpinan (alat kelengkapan DPRD), saya meminta agar memanggil semua pihak yang berkaitan dengan pendataan itu harusnya lebih akurat,” ucapnya, Kamis (23/11/2023).
Wakkang menyatakan bahwa data tentang penerima bantuan yang telah dicatat oleh BPS tidak akurat. Ia menilai pendataan BPS tidak tepat karena dirinya tidak pernah didata oleh petugas.
“Saya rasa, ini termasuk kelola buruknya pendataan kita yang perlu diperbaiki. Agar ke depannya tidak ada kejadian seperti ini lagi nantinya,” ucapnya.
Ia tercatat sebagai salah satu warga miskin di Kota Bontang. Seharusnya indikasi data tersebut tidak asal-asalan, karena merasa tidak pernah dikunjungi oleh petugas dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan pendataan.
“Ini ngawur. Saya juga tidak merasa kaya tetapi saya ataupun keluarga di rumah tidak pernah didata petugas. Artinya data BPS ini tidak akurat,” ucapnya.
Dalam hal serupa, Kepala Dinsos-PM Kota Bontang Bahtiar Mabe menjelaskan bahwa kesalahan tersebut merupakan hasil dari human error di lapangan dan bukan disengaja.
Meskipun data berasal dari BPS, Mabe menegaskan bahwa mereka sedang melakukan validasi untuk memastikan kebenaran informasi.
“Saat ini, kami sedang melakukan validasi data yang tidak sesuai dan tidak memenuhi kriteria akan dikeluarkan dari daftar,” terang Mabe.
