Samarinda,Natmed.id – Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 9 Agustus 2021 menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat.
Jelas hampir sebulan lamanya beberapa pelaku usaha terpaksa berhenti demi mengurangi angka penularan Covid-19 yang tak kunjung membuahkan hasil memuaskan.
Selain itu, beberapa pelaku usaha yang menutup dagangan mereka selama PPKM Level 4 bahkan untuk jam pengunjungnya dibatasi hingga jam 9 malam saja. Salah satunya adalah mal.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja menilai jika penutupan mal berkepanjangan dapat memicu para penyewa kios tutup secara permanen.
“Dampak perpanjangan kembali PPKM berdasarkan level semakin mengkhawatirkan. Penutupan usaha yang berkepanjangan akan mengakibatkan kembali banyak PHK dan memulai terjadinya penutupan usaha para penyewa secara permanen,” kata Alphonsus Widjaja.
Dia berharap keluhan para pengusaha tersebut bisa cepat berlalu.
Sementara itu, Ketua DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah Adi Mahfudz WH menggambarkan dampak perpanjangan PPKM Level 4 ini dengan kata sangat luar biasa.
Dampaknya menjadi sangat luar biasa di kalangan masyarakat. Kelanjutan PPKM Level 4 mengancam arus kas (cash flow) para pengusaha yang merupakan nadi dari sebuah bisnis.
“Tentu pertama masalah cash flow, itu dampaknya sangat luar biasa karena cash flow itu urat nadi. Cash flow ini tidak bisa bergerak kalau perusahaannya tidak gerak. Itu yang sangat utama,” ujarnya melalui halaman resmi CNNIndonesia.com, Selasa (3/8/2021).
Selama PPKM Level 4 pemerintah menutup sementara kegiatan pada mal dan pusat perdagangan. Kecuali, bila akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal tiga orang di setiap toko, restoran, supermarket, dan pasar swalayan.
Dengan demikian, pengusaha pada sektor tersebut tidak mengantongi pemasukan sama sekali. Ini belum termasuk usaha dari skala besar hingga mikro, yang juga lesu akibat pembatasan mobilitas masyarakat seperti sektor transportasi, restoran, hingga pedagang kaki lima (PKL).
Adi menuturkan melemahnya arus kas tersebut memicu dampak lanjutan dari sisi tenaga kerja hingga berujung pada keberlangsungan bisnis. Pasalnya, beban pengusaha tidak saja menyangkut dampak PPKM Level 4, namun akumulasi dari beban selama pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun.
“Pandemi sudah berlangsung 1,5 tahun, kalau PPKM terus diperpanjang itu tentu sangat mengganggu proses operasional kami untuk berusaha,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menambahkan kelanjutan PPKM Level 4 berpeluang menekan omzet bisnis. Jika omzet terus berkurang, maka pengusaha dipastikan akan melakukan kalkulasi ulang terhadap strategi bisnisnya.
“Misalnya, apakah mereka akan melakukan efisiensi dalam banyak hal, baik produk yang dijual, kemudian biaya tenaga kerja, kantor cabang dan sebagainya,” ujarnya.
Alhasil, efisiensi itu menimbulkan ancaman bertambahnya PHK pada pekerja alias karyawan. Namun di sisi lain, hal ini tidak bisa dihindari pengusaha saat profit dan arus kas semakin menipis.
“Termasuk, kalau PPKM diperpanjang maka kemungkinan PHK mulai terjadi dan ini sudah terjadi. Mungkin pada karyawan yang sifatnya karyawan tidak tetap, mungkin sudah mulai banyak perusahaan yang melakukan pemutusan,” ujarnya.
Sementara itu, Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan PHK selama perpanjangan PPKM Level 4 akan memicu kenaikan pengangguran di Indonesia.
Namun, pelonggaran PPKM pun tidak menjamin PHK maupun jumlah pengangguran berkurang, jika tidak dibarengi dengan percepatan pemulihan ekonomi.
Perpanjangan PPKM diperlukan untuk menekan penyebaran Covid-19 namun sektor ekonomi diprediksi rugi ratusan triliun.
