Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Sabaruddin Panrecalle menyoroti pentingnya penataan pengelolaan Hotel Atlet Sempaja di Samarinda secara serius dan terstruktur.
Ia menegaskan bahwa pengelolaan aset tersebut harus paralel dengan program prioritas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud. Salah satunya adanya kemungkinan pemanfaatan fasilitas Hotel Atlet Sempaja untuk mendukung aktivitas mahasiswa.
Namun demikian, ia menegaskan perlunya formulasi dan kajian yang matang sebelum keputusan pengelolaan diambil.
“Kalau memang program ini dianggap berkelanjutan dan permanen, tentu kita butuh dasar hukum yang kuat. Nantinya, perlu diatur melalui Peraturan Daerah (Perda). Tentu saja Perda tidak bisa instan, perlu naskah akademik dan kajian mendalam,” tegas Sabaruddin, di Lantai 1 Gedung E Kantor DPRD Kaltim, Senin, 28 April 2025.
Terkait skema konkret pengelolaan, ia mengungkapkan bahwa saat ini BPKAD Kaltim masih merumuskannya.
Ia menyebutkan bahwa sudah ada beberapa calon investor yang menawarkan diri untuk mengelola Hotel Atlet.
Namun, dalam diskusi bersama rekan-rekan di DPRD, muncul opsi lain yakni melibatkan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) milik Pemprov untuk mengelola aset strategis tersebut.
“Kenapa tidak melibatkan Perumda? Kalau instansi, kita bicara soal APBD, soal keterbatasan keuangan. Tapi, kalau Perumda kan mereka punya dana sendiri. Untuk menghadapi program 100 hari kerja gubernur ini, kita butuh langkah cepat,” jelasnya.
Sabaruddin mengungkapkan, dalam jangka pendek, sambil menunggu proses kontestasi investor, Perumda bisa lebih dulu ambil peran.
Sedangkan dalam jangka panjang, pengelolaan Hotel Atlet bisa melalui proses “beauty contest”. “Untuk memilih manajemen terbaik. Bukan sekadar siapa cepat, tapi siapa yang punya kemampuan terbaik untuk mengelola aset daerah ini secara profesional,” tambahnya.
Ia menekankan bahwa tujuan utama pengelolaan Hotel Atlet bukan semata-mata mengejar pendapatan daerah. Namun, juga mendukung pengembangan SDM dan pelayanan publik di Kaltim.
Oleh sebab itu, politikus Partai Gerindra ini mendorong semua pihak terlibat aktif dalam perumusan skema pengelolaan terbaik dengan mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.
