Samarinda , Natmed.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menggeber serius penanganan Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada 2026. Target rehabilitasi yang semula hanya 500 unit resmi dilipatgandakan menjadi 1.000 unit melalui Program Jospol. Langkah ini menandai perubahan pendekatan Pemprov Kaltim. Dari sekadar program bantuan menjadi agenda percepatan kesejahteraan rakyat.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menegaskan persoalan hunian tidak layak tak bisa lagi ditangani setengah hati. Di tengah pertumbuhan ekonomi dan geliat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), masih banyak warga Kaltim yang hidup di rumah tak layak menjadi ironi yang harus segera diselesaikan.
“Awalnya 500 unit, kita tambah 500 lagi. Tahun ini genap 1.000 rumah akan kita rehab,” tegas Rudy saat peluncuran Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan di Balikpapan, Selasa 5 Mei 2026.
Pernyataan itu disampaikan langsung di hadapan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Kehadiran dua menteri tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa isu perumahan kini menjadi perhatian serius lintas level pemerintahan.
Rudy menekankan, negara tidak boleh hadir hanya dalam bentuk regulasi dan angka statistik, tetapi harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke ruang hidup paling dasar.
“Negara tidak boleh hanya hadir di atas kertas. Kita harus sampai ke pintu-pintu rumah rakyat,” tandasnya.
Menurut Rudy, program rehab RTLH bukan semata proyek bedah rumah. Pemerintah ingin menjadikannya sebagai instrumen memperbaiki kualitas hidup warga, mulai dari kesehatan keluarga, lingkungan yang layak, hingga produktivitas ekonomi masyarakat.
Karena itu, nilai bantuan yang digelontorkan juga dinaikkan. Jika standar bantuan pusat berada di angka Rp20 juta per unit, Pemprov Kaltim mengalokasikan sekitar Rp25 juta per rumah. Penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingginya biaya material dan kondisi geografis di sejumlah wilayah Kaltim.
“Tujuannya bukan sekadar berdiri, tapi rumah itu benar-benar sehat, aman, dan nyaman dihuni,” tegas Rudy.
Tak hanya fokus pada rehabilitasi, Pemprov Kaltim juga mulai mendorong akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui Program Gratispol DP Rumah, pemerintah daerah menyiapkan subsidi uang muka Rp10 juta untuk 2.000 unit rumah.
Skema ini dinilai penting karena selama ini banyak warga sebenarnya mampu mencicil rumah, namun gagal membeli akibat terbentur biaya awal.
“Ini solusi konkret supaya masyarakat kecil punya peluang memiliki rumah sendiri,” ujarnya.
Di saat yang sama, dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan RTLH di Kaltim juga mengalami lonjakan signifikan. Jika tahun lalu kementerian hanya menangani 655 unit RTLH, tahun ini jumlahnya naik drastis menjadi 3.000 unit, bahkan melampaui target awal 2.205 unit.
Menurut Rudy, kenaikan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat mulai memberi perhatian lebih besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim, terutama di tengah posisi strategis daerah sebagai penyangga IKN.
“Ini lompatan besar. Kami mengapresiasi perhatian Presiden yang begitu serius terhadap kebutuhan dasar masyarakat Kaltim,” tutupnya.
Dengan kombinasi intervensi daerah dan pusat, tahun 2026 diproyeksikan menjadi momentum percepatan pengurangan RTLH di Kaltim. Bukan hanya memperbaiki bangunan rumah, tetapi juga memulihkan rasa aman, martabat, dan harapan hidup ribuan keluarga.
