Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mulai menyatukan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih sebagai upaya memperkuat penyerapan hasil pertanian lokal sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dari hulu ke hilir.
Langkah ini ditegaskan Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat Arief Murdiyatno usai peresmian Dapur MBG Muhammadiyah Kaltim, Rabu 25 Februari 2026.
Program MBG merupakan akselerasi kebijakan pemerintah pusat yang wajib didukung secara sinergis oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota di seluruh Kaltim.
“Ini program pusat dan kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah harus mendukung penuh. Tapi bukan hanya MBG, ada juga Kopdes Merah Putih, sekolah rakyat, dan program lain yang semuanya harus disinergikan dengan program daerah,” ujar Arief.
Kebutuhan bahan baku MBG menjadi titik kunci penguatan ekonomi lokal. Selama ini, hasil pertanian, peternakan, dan perikanan masyarakat kerap terkendala pasar. Dengan hadirnya MBG, kebutuhan pangan dalam jumlah besar dinilai membuka peluang penyerapan hasil produksi petani dan rumah tangga.
“MBG ini butuh bahan baku. Ini peluang strategis. Bahan bakunya bisa dari petani, dari rumah tangga, dari pesantren, dari kader-kader masyarakat. Yang sebelumnya bingung mau jual ke mana, sekarang ada pasar yang jelas,” katanya.
Arief menyebut Pemprov Kaltim juga telah memiliki sejumlah program pendukung, seperti Rumah Pangan Lestari yang dikembangkan Dinas Pangan melalui pertanian rumah tangga, hidroponik, dan pemanfaatan lahan pekarangan. Namun, tanpa kepastian pasar, program tersebut dinilai belum optimal.
“Selama ini mereka menanam, sisanya mau dikemanakan. Nah, MBG dan Kopdes Merah Putih ini jadi jawabannya. Dari hulu sampai hilir bisa terhubung,” jelasnya.
Selain sektor pertanian, Pemprov Kaltim juga mendorong keterlibatan UMKM dan jaringan distribusi daerah. Sejumlah fasilitas seperti toko penampung hasil pertanian daerah hingga rencana operasional Kopdes Merah Putih di seluruh desa diharapkan mampu menyerap produk petani, mulai dari beras, sayur, buah, ikan, telur, hingga hasil peternakan.
“Semua lini ekonomi bergerak. Ada petani, pedagang, UMKM. Perputaran uangnya kita harapkan terjadi di daerah, dari kita untuk kita,” tegas Arief.
Ia juga menyinggung langkah konkret Pemprov Kaltim dalam memperkuat pasokan protein hewani, salah satunya melalui pengembangan peternakan ayam petelur dan pembibitan yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama. Selama ini, kebutuhan telur di Kaltim masih banyak bergantung pada pasokan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
“Kalau hilirisasi ini berjalan, pakan kita kembangkan sendiri, maka ketergantungan dari luar bisa dikurangi,” ujarnya.
Arief mengingatkan bahwa tantangan terbesar program MBG adalah pengawasan. Ia menegaskan seluruh proses, mulai dari budidaya, pengolahan, hingga distribusi ke siswa, harus diawasi ketat untuk mencegah kasus keracunan pangan.
“Pengawasan ini bukan tugas ringan. Semua pihak harus terlibat, pemerintah daerah, BGN, pemerintah kota, hingga masyarakat dan orang tua siswa. Kritik dan masukan itu penting untuk evaluasi,” katanya.
