Samarinda,Natmed.id – Andi Harun merespon tegas soal adanya kabar pemotongan insentif guru dari Rp 700 ribu menjadi Rp 250 ribu.Kabar tersebut, kata wali kota tidak benar dan tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sebagaimana diungkap Wali Kota Samarinda Andi Harun, dihadapan Rapat Paripurna Pengesahan APBD Perubahan 2022, Selasa (30/8/2022), malam.
Dirinya menyayangkan di forum terhormat ini pada Pandangan Akhir semua fraksi, ada narasi dan argumentasi tentang isu pemotongan insentif guru.
Padahal, menurutnya hal itu adalah berita hoax yang tidak benar sumbernya, dirinya pun sudah mengklarifikasi secara terbuka di berbagai media saat ada unjuk rasa mahasiswa di Balai Kota beberapa waktu lalu.
“Saya sendiri yang langsung menghadapi mahasiswa, menjelaskan jika hal ini adalah hoax. Saya menduga ada pihak-pihak tertentu yang membuat hal ini, tidak pernah pemerintah kota ingin memotong insentif guru, informasi darimana? tidak bisa diverifikasi kebenarannya,”sesal Andi Harun.
Bagaimana mungkin Pemerintah Kota Samarinda melakukan pemotongan insentif disaat ada Perwali Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pemberian Insentif.
“Bagi kita yang menggunakan akal sehat dan menjadikan hukum, regulasi sebagai pijakan dalam melakukan tindakan pemerintah dan pembangunan di saat Perwali Nomor 8 Tahun 2022 masih berlaku, tidak alasan untuk pemerintah untuk melakukan pemotongan insentif guru,” kata Andi Harun.
Untuk insentif guru yang dinaungi Kementerian Agama, Andi Harun menerangkan Pemkot Samarinda masih proses mendalami karena ada regulasi terkait tunjangan profesi yang dibayarkan Kementrian Agama, ini adalah bentuk kehati-hatian dalam mengola penataakelolaan keuangan yang baik dan benar menurut hukum.
“Jika nanti dalam proses pendalaman termasuk konsultasi ke Kementrian Dalam Negeri ini dibolehkan maka kita lanjutkan, sebaliknya jika ini ditemukan bertentangan, maka kita harus berlapang dada untuk tidak menabrak aturan karena berisiko hukum di kemudian hari,jelasnya.
Andi Harun memastikan kebijakan pengelolaan anggaran soal insentif guru, pemerintah tidak pernah mengumumkan ada kekurangan dalam APBD, “uang kita cukup, tidak perlu ada pemotongan,” tandasnya.
