Samarinda,Natmed.id– Sejak Covid-19 melanda Benua Etam sekolah harus melakukan pembelajaran secara online. Dampaknya imun bersosialisasi dari anak-anak menurun.
Hal ini menjadi perhatian Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub.
Menurutnya, risiko belajar dari rumah itu sangat tidak efektif. Salah satu contohnya adalah kurangnya adaptasi serta turunnya angka bersosialisasi terhadap lingkungan. Hal itu membuat pemerintah sedikit khawatir terhadap perkembangan pendidikan di Kaltim.
Oleh sebab itu, Rusman menginginkan kalau bulan Juli mendatang pembelajaran tatap muka (PTM) harus dilaksanakan.
“Tetapi yang memiliki otoritas penuh dimulainya kegiatan belajar tatap muka atau tidak itu kembali lagi kepada kebijakan Gubernur Kaltim Isran Noor,” paparnya kepada awak media usai menghadiri rapat di Gedung E DPRD Provinsi Kaltim, Senin (7/6/2021).
Menurutnya, gubernur punya tanggung jawab apapun keputusan yang ia ambil akan tetap dibackup oleh Komisi IV.
“Namun kami juga mengingatkan, bahwa jangan terlalu lama belajar daring ini,” pintanya.
Rusman mengatakan, kalau memang diperpanjang pembelajaran secara online ini apakah publik akan mendapatkan kompensasi. Artinya kalau daring diperpanjang, maka mestinya ada perbaikan pada mekanisme dan metode belajar nya.
“Supaya ada kompensasi bagi masyarakat. Jangan hanya disuruh per panjang, namun metode belajar daring nya masih seperti itu tanpa ada perubahan,” jelasnya.
Seperti diketahui, Gubernur Kaltim Isran Noor masih belum memberi restu untuk pelaksanaan PTM.
“Kan ini bicara soal kewenangan. Untuk SMA/SMK sederajat itu kewenangannya pemerintah provinsi,” kata Rusman.
Maka kalau ada kabupaten atau kota yang berani melaksanakan PTM seperti TK, SD, dan SMP, maka gubernur tidak bisa juga menahan.
“Karena itu sudah masuk ke dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota,” ucapnya.
Meskipun begitu, Rusman tetap berharap pembelajaran tatap muka mampu diterapkan dengan protokol yang ketat. Supaya dapat meningkatkan sumber daya manusia generasi muda Kaltim.
