Samarinda, Natmed.id – Influencer di media sosial dinilai memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi politik masyarakat, terutama generasi muda. Hal itu mengemuka dalam Sosialisasi Pendidikan Politik bertema “Peran Serta Influencer Mendorong Peningkatan Partisipasi Politik di Media Sosial”.
Kegiatan tersebut digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Samarinda, di Arutalla Ballroom Bapperida Samarinda Selasa 23 September 2025.
Dr H Muh Jamal Amin, dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Mulawarman, hadir sebagai pemateri. Ia menilai fenomena influencer bermula sejak tren blog pribadi awal 2000-an, lalu berkembang melalui Instagram dan YouTube sekitar 2014, hingga semakin masif lewat TikTok.
Menurutnya, media sosial membuka ruang luas bagi siapa saja untuk menciptakan konten, membangun persona, dan bahkan menjadikannya sumber penghasilan.
“Di Indonesia pengguna media sosial mencapai 143 juta orang atau lebih dari separuh populasi. Rata-rata waktu yang dihabiskan hampir sembilan jam per pekan. Angka ini menunjukkan besarnya peluang untuk memengaruhi publik,” ucap Jamal.
Peluang itu bisa diarahkan pada peningkatan kesadaran politik. Influencer memiliki kedekatan dengan audiens yang bisa dipakai untuk mengajak anak muda lebih peduli pada isu politik. Dengan konten sederhana, baik berupa foto, video, maupun tulisan, pesan politik bisa lebih mudah dipahami dan diterima.
Partisipasi politik tidak hanya berarti memilih dalam pemilu, tetapi juga terlibat dalam organisasi masyarakat, aksi massa, dan kampanye digital. Fungsi partisipasi politik meliputi dukungan pada program pemerintah, penyaluran aspirasi, serta pengawasan terhadap jalannya kebijakan.
“Influencer bisa mengajak generasi muda agar tidak apatis. Mereka memiliki daya tarik yang lebih besar dibanding kampanye politik konvensional, karena hadir di ruang yang dekat dengan keseharian audiens,” kata Jamal.
Ia menambahkan, partisipasi melalui media sosial sudah menjadi bentuk nyata dari demokrasi digital. Jika digerakkan secara positif, ruang ini dapat memperkuat diskursus politik yang sehat dan membangun.
Plt Asisten I/Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda Dr H Asli Nuryadin, juga hadir mengisi materi. Ia menilai peran influencer memang strategis, tetapi ada tantangan besar yang tidak bisa diabaikan, yakni derasnya arus informasi yang rawan hoaks.
“Influencer memiliki pengaruh besar karena kedekatan emosional dengan pengikutnya. Namun pengaruh itu harus diimbangi dengan tanggung jawab. Netralitas dan etika digital perlu dijaga agar tidak terjebak pada kepentingan politik praktis,” ujar Asli.
Peran influencer harus dilihat sebagai mitra pemerintah dalam menciptakan partisipasi politik yang sehat. Dengan konten kreatif yang mendidik, mereka dapat membangun kesadaran publik dan menumbuhkan kepercayaan terhadap proses demokrasi.
“Asalkan perannya dijalankan dengan bijak, hasilnya bukan hanya meningkatnya angka partisipasi, tetapi juga lahirnya demokrasi lokal yang lebih inklusif,” lanjutnya.
Asli menambahkan, media sosial kini menjadi ruang utama interaksi warga. Karena itu, keterlibatan influencer dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. “Jika dikembangkan dengan benar, influencer bisa menjadi agen perubahan sosial yang memberi kontribusi nyata bagi kualitas demokrasi,” katanya.
Ke depan pemerintah daerah perlu membangun kolaborasi dengan influencer untuk mendorong partisipasi politik masyarakat Samarinda.
“Harapannya partisipasi tidak hanya meningkat secara kuantitatif, tapi juga berkualitas. Demokrasi akan matang bila semua pihak, termasuk influencer, ikut aktif,” tutupnya.
