Samarinda, Natmed.id – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Samarinda memberikan rapor kuning terhadap kualitas pertumbuhan ekonomi di Kota Tepian.
Meskipun angka pertumbuhan ekonomi Samarinda tercatat sebagai yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, DPRD memberikan peringatan keras bahwa capaian tersebut menyimpan risiko besar karena strukturnya yang tidak sehat dan tidak merata.
Wakil Ketua Pansus LKPj DPRD Kota Samarinda Abdul Rohim menekankan bahwa pemerintah kota tidak boleh terlena dengan sekadar angka-angka statistik yang tampak gemilang di permukaan.
Dalam bedah dokumen LKPJ, Pansus menemukan fakta bahwa roda ekonomi Samarinda saat ini hanya digerakkan oleh tiga sektor utama.
Dominasi yang terlalu besar pada sedikit sektor ini diibaratkan seperti kursi yang hanya memiliki sedikit kaki tumpuan.
“Jika kita bedah isinya, kesehatan pertumbuhan ini sangat mengkhawatirkan. Ekonomi kita saat ini praktis hanya ditopang oleh tiga sektor: konstruksi, perdagangan besar, dan pertambangan,” ungkap Abdul Rohim saat diwawancara awak media pada Rabu, 22 April 2026
Ketiga sektor tersebut masing-masing menyumbang porsi di kisaran 20 persen terhadap total struktur ekonomi daerah. Menurut Rohim, kondisi ini menciptakan kerentanan yang tinggi karena ketergantungan yang ekstrem pada variabel luar yang sulit dikendalikan oleh pemerintah daerah.
Abdul Rohim menarik benang merah dengan peristiwa ekonomi beberapa tahun silam ketika Kalimantan Timur mengalami guncangan hebat akibat jatuhnya harga komoditas global.
Ia mengingatkan bahwa Samarinda pernah berada di posisi sulit karena terlalu mengandalkan satu sektor.
“Kita punya pengalaman pahit ketika sektor pertambangan anjlok, ekonomi kita langsung terjun bebas dan macet total. Jika struktur ekonomi kita saat ini masih tetap didominasi sektor-sektor tertentu tanpa adanya diversifikasi yang nyata, maka kita sedang menanam bom waktu,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa sektor konstruksi dan perdagangan besar sangat bergantung pada daya beli dan kebijakan makro.
Jika terjadi guncangan pada salah satu sektor ini, maka sekitar 20 persen kekuatan ekonomi kota akan langsung hilang, yang berdampak pada pengangguran dan penurunan kesejahteraan warga.
Sebagai langkah konkret, Pansus LKPj meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk segera melakukan reorientasi kebijakan pembangunan ekonomi.
Fokus harus dialihkan dari sekadar mengejar angka pertumbuhan makro menuju penguatan sektor-sektor yang lebih inklusif dan menyentuh rakyat kecil.
“Sektor UMKM, pariwisata, dan pertanian harus mendapatkan stimulasi yang lebih serius agar bisa tumbuh menjadi penopang baru. Kita ingin saat satu sektor goyang, ekonomi Samarinda tetap berdiri tegak karena disangga oleh banyak sektor lainnya,” pungkas Rohim.
Rekomendasi ini diharapkan menjadi catatan prioritas bagi Pemkot Samarinda dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ke depan, demi memastikan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga tangguh dan berkualitas secara struktur.
