Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono, mengkritisi penurunan anggaran beasiswa yang diajukan dalam APBD tahun 2024. Ia khawatir, penurunan anggaran tersebut dapat menghambat akses pendidikan bagi masyarakat Kaltim.
“Kalau bicara ini, mencakup pendidikan ya tentu nanti bicaranya kita ke komisi IV, ” ungkap Listiyono, , Minggu (10/3/2024). Pernyataan itu menanggapi pertanyaan wartawan mengenai penurunan anggaran beasiswa dari tahun sebelumnya
“Tapi, kami akan mengkritisi terkait hal ini karena saya berharap dana pendidikan yang 20 persen tentu slot untuk beasiswanya,” tegasnya.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan akan mengecek data anggaran. Hal ini termasuk kebenaran alokasi yang mencapai Rp200 miliar.
Sebagai Ketua Komisi II, ia berkomitmen untuk mengkritisi dan menuntut peningkatan anggaran pendidikan. Khususnya untuk beasiswa saat terjadi penambahan APBD.
Kritik terhadap penurunan anggaran ini juga disertai dengan harapan agar pemerintah provinsi, melalui Dinas Pendidikan memonitor proses pemberian beasiswa dengan lebih baik.
“Saya merasa pengurus tidak komunikatif, saya minta kepada pemerintah provinsi melalui Dinas Pendidikan untuk benar-benar memonitor proses (penyaluran) beasiswa ini.
“Sehingga anak-anak kita bisa mendapatkan beasiswa ini dengan baik dan benar kira-kira gitu ya. Terutama yang memang membutuhkan beasiswa,” ungkap Listiyono.
Komentar dari Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur ini menyoroti perhatian yang terus-menerus terhadap alokasi anggaran pendidikan, khususnya dalam hal pemberian beasiswa.
Ia berharap agar akses pendidikan tetap terbuka bagi masyarakat yang membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam penyaluran dana beasiswa.
