Samarinda, Natmed.id – Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) memprediksi tekanan inflasi berpotensi meningkat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025, terutama dipicu kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan biaya transportasi udara.
Untuk meredam tekanan tersebut, pengendalian inflasi daerah diminta lebih fokus dan terukur pada komoditas utama penyumbang inflasi.
Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto, mengatakan secara historis periode akhir tahun hampir selalu diikuti lonjakan harga akibat peningkatan permintaan masyarakat.
“Setiap Nataru atau hari besar keagamaan, rata-rata kenaikan harga bisa mencapai 20 sampai 30 persen. Ini pola yang berulang dan harus kita antisipasi secara serius,” ujar Budi dalam High Level Meeting TPID dan TP2DD Kaltim di Kantor Perwakilan BI Kaltim, Samarinda, Kamis 18 Desember 2025.
Menurut Budi, berdasarkan sistem early warning system, terdapat lima komoditas utama yang menjadi fokus pengendalian inflasi hingga akhir Desember, yakni beras, ayam ras, cabai rawit, emas perhiasan, dan angkutan udara.
“Kalau kita tidak melakukan intervensi, potensi kenaikan inflasi sampai akhir Desember bisa mencapai sekitar 0,7 persen. Karena itu, dua pekan terakhir ini perlu langkah yang lebih masif dan terfokus,” tegasnya.
Ia menjelaskan, kondisi cuaca yang kurang bersahabat turut memperburuk pasokan dan distribusi pangan, terutama pada komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang. Gangguan distribusi berisiko mempersempit stok dan mendorong lonjakan harga di pasar.
“Cabai rawit dan bawang merah sangat sensitif terhadap cuaca. Ketika distribusi terganggu, dampaknya cepat terasa di harga,” katanya.
Selain faktor cuaca, Budi menyoroti neraca pangan Kaltim yang menunjukkan sejumlah komoditas berada pada status waspada, terutama beras dan daging ayam. Meski stok masih tersedia, BI meminta daerah memperkuat cadangan untuk mengantisipasi gangguan logistik.
“Beras ini sangat sensitif. Naik sedikit saja dampaknya ke inflasi bisa besar. Maka penguatan stok dan distribusi menjadi kunci,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat pengendalian inflasi berbasis data, BI Kaltim bersama TPID meluncurkan Mandau Kaltim. Sistem ini memanfaatkan data lintas instansi dan teknologi kecerdasan buatan untuk memantau pergerakan harga harian hingga memproyeksikan inflasi.
Selain pengendalian inflasi, pertemuan tingkat tinggi tersebut juga menyoroti percepatan digitalisasi keuangan daerah melalui TP2DD. BI mendorong seluruh daerah memperluas transaksi non-tunai, baik di sisi belanja maupun penerimaan daerah, untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi.
“Digitalisasi bukan sekadar laporan administratif. Harus berdampak nyata pada tata kelola keuangan dan pelayanan publik,” pungkas Budi.
Ia berharap sinergi TPID dan TP2DD dapat terus diperkuat agar stabilitas harga tetap terjaga, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur yang berkelanjutan.
