Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh
No Result
View All Result
Natural Media Indonesia
No Result
View All Result
Home Advertorial DPRD Kaltim

Legislator Kaltim Desak Polisi Bongkar Jaringan Tambang Ilegal Unmul

12 Juli 2025
in DPRD Kaltim
A A
Legislator Kaltim Desak Polisi Bongkar Jaringan Tambang Ilegal Unmul

Teks: Anggota DPRD Kalimantan Timur, Husin Djufri

585
SHARES
3.3k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Husin Djufri menegaskan bahwa aktivitas tambang ilegal yang menyasar kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman di Samarinda harus segera dihentikan melalui penegakan hukum yang tegas dan menyeluruh.

Menurutnya, jika tidak ada langkah konkret dan efek jera yang nyata, maka ancaman terhadap kawasan konservasi pendidikan itu akan terus berulang.

“Memang di daerah hutan Unmul itu, saya pernah lihat sendiri, batu baranya besar dan tebal sekali. Tumpukan batunya luar biasa. Ini bakal terus diincar pihak-pihak yang mau cari untung,” kata Husin dalam Rapat Dengar Pendapat Gabungan Komisi DPRD Kaltim, Kamis, 10 Juli 2025.

Husin menggarisbawahi bahwa daya tarik utama kawasan ini bagi para pelaku tambang ilegal bukan hanya terletak pada kandungan batu baranya yang tebal dan berkualitas tinggi, tetapi juga karena letaknya yang berdekatan dengan pusat kota. Kedekatan geografis ini memudahkan distribusi hasil tambang secara diam-diam, melewati jalur belakang yang sulit diawasi.

“Kalau dekat kota, bawa batunya gampang lewat belakang. Kalau pengawasan kurang dan tidak ada efek jera, saya yakin akan terjadi lagi. Batu baranya di sana luar biasa, tebal, dan kualitasnya bagus,” ungkapnya.

Menurut anggota Komisi III DPRD Kaltim itu, keberadaan KHDTK Unmul tidak bisa dipandang sebagai kawasan biasa. Ia merupakan kawasan strategis dengan fungsi akademik dan ekologis yang vital.

Di sinilah mahasiswa, peneliti, dan akademisi menggali ilmu, meneliti, serta merawat kesadaran lingkungan. Kerusakan di kawasan ini, kata Husin, adalah kerusakan terhadap marwah pendidikan itu sendiri.

“Kalau tidak ditindak tegas, ini ibarat gula yang manis. Semut pasti akan terus datang. Jangan biarkan kawasan pendidikan dan konservasi ini dirusak demi keuntungan segelintir orang,” tegasnya.

Husin juga mendorong agar proses hukum terhadap pelaku tambang ilegal tidak berhenti pada pelaku lapangan semata.

Ia meminta kepolisian dan instansi terkait menggali lebih dalam untuk mengungkap siapa aktor intelektual di balik operasi tambang ilegal tersebut, termasuk jaringan distribusi batu bara yang melibatkan penampung dan pembeli.

“Kasus ini momen untuk memberikan efek jera. Harus diusut siapa sponsornya, ke mana batu baranya dikirim. Supaya jelas bahwa di Kaltim tidak ada ruang untuk tambang ilegal,” katanya.

Ia menyebutkan, kerusakan hutan tidak seperti kerusakan fisik lain yang dapat segera diperbaiki. Pemulihan kawasan konservasi membutuhkan waktu panjang, sumber daya besar, dan seringkali hasilnya tidak bisa mengembalikan kondisi seperti semula.

Oleh karena itu, menurutnya, pendekatan pencegahan jauh lebih penting dan harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.

“Harus dicek jalur distribusinya, siapa yang menampung, ke mana dijual. Kalau rantai distribusinya tidak dibongkar, percuma saja. Ini harus diusut sampai tuntas,” ujar Husin.

Dengan nada tegas, ia menutup pernyataannya dengan harapan agar kasus ini menjadi pembelajaran bersama sekaligus titik balik dalam memperkuat supremasi hukum lingkungan di Kalimantan Timur.

“Batu bara memang menggiurkan, tapi jangan sampai kita korbankan hutan demi kepentingan segelintir orang. Harus ada ketegasan supaya jadi pelajaran untuk semua,” tuturnya.

Kasus ini, bagi Husin Djufri, bukan semata persoalan hukum dan sumber daya alam. Lebih dari itu, ia menempatkannya sebagai persoalan moral dan keberlanjutan. Sebuah peringatan keras bahwa di tengah derasnya arus eksploitasi, negara harus hadir melindungi yang tak bersuara yaitu hutan dan generasi masa depan.

Tags: DPRD KaltimHusin DjufriHutan UnmulKHDTK UnmulTambang Ilegal
natmed

natmed

Baca Juga

Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan

Fraksi PKS Kaltim Usulkan Strategi Penanganan Karhutla ke Pusat

19 Oktober 2026
3.3k

Gratispol Melaju Cepat, Koordinasi Jadi Kunci

8 Juni 2026
3.2k
Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

Golkar Kaltim Usul Konsultasi ke Kemendagri Terkait Mekanisme Hak Pengawasan DPRD

18 Mei 2026
3.2k
Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

Ketua DPRD Kaltim Bantah Konsultasi ke Kemendagri Khusus Bahas Hak Angket

18 Mei 2026
3.2k
Next Post
DPRD Kaltim Desak Pemerintah Atasi Krisis Sinyal dan BBM di Pulau Maratua

DPRD Kaltim Desak Pemerintah Atasi Krisis Sinyal dan BBM di Pulau Maratua

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.

  • Pedoman Media Siber
  • Kode Perilaku Perusahaan
  • Kode Etik Jurnalistik
  • Redaksi
No Result
View All Result
  • Utama
    • Ekonomi
    • Hukum
    • Kesehatan
    • Lingkungan
    • Olahraga
    • Pariwisata
    • Pendidikan
    • Politik
    • Sosial Budaya
  • Advertorial
    • DPRD Bontang
    • DPRD Kaltim
    • DPRD Kukar
    • DPRD Kutim
    • DPRD Samarinda
    • Pemkab Kutim
    • Pemkot Bontang
    • Pemkot Samarinda
    • Pemprov Kaltim
    • Marcom
  • Artikel
    • Editorial
    • Gagasan
    • Opini
  • Berita
    • Daerah
      • Kalimantan Timur
      • Samarinda
      • Balikpapan
      • Bontang
      • Kutai Kartanegara
      • Kutai Timur
      • Jawa Timur
      • Pasuruan
    • Global
    • Nasional
    • Obituari
  • Lifestyle
    • Edukasi
    • Islami
    • Jobcareer
    • Sejarah
    • Spiritual
    • Techno
    • Travel
  • Profil
    • Figur
    • Tokoh

© 2020 Natural Media Indonesia - Natmed.id - Semua hak cipta dilindungi.