Samarinda, Natmed.id – Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda, Samri Shaputra, melontarkan kritik pedas terhadap orientasi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda tahun 2026.
Ia menilai terdapat ketimpangan yang mengkhawatirkan antara pembangunan infrastruktur yang bersifat estetis dengan kondisi nyata kesejahteraan ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
Menurut Samri, rentetan peristiwa kriminalitas yang terjadi belakangan ini harus dibaca sebagai sinyal adanya persoalan serius pada sektor ekonomi rumah tangga warga.
Legislator tersebut menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak terjebak dalam pembangunan proyek-proyek mercusuar yang hanya mempercantik tampilan kota, namun tidak memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat kecil.
“Jangan kita sibuk membangun taman yang indah atau pengadaan mobil mewah pejabat, sementara di sudut lain kota ada rakyat kita yang gelap mata melakukan kejahatan karena lapar,” ungkapnya.
Samri mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk melakukan evaluasi dan realokasi anggaran guna memperkuat sektor ekonomi kerakyatan.
Ia berpendapat bahwa solusi jangka panjang untuk menekan angka kriminalitas adalah dengan menciptakan kemandirian ekonomi melalui pemberdayaan UMKM.
Samri mendorong agar APBD lebih banyak dialokasikan untuk modal usaha dan fasilitas bagi pelaku usaha kecil agar mereka bisa bertahan di tengah situasi ekonomi yang sulit.
Ia meminta pemerintah menyediakan pelatihan bisnis modern, seperti perdagangan daring (online), agar masyarakat memiliki keahlian baru untuk mencari nafkah secara legal.
Bagi Samri, keberhasilan sebuah pemerintahan tidak diukur dari megahnya gedung atau taman, melainkan dari sejauh mana anggaran tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan dan kelaparan.
Kritik ini merupakan bentuk peringatan agar pemerintah tidak abai terhadap kondisi sosial yang kian dinamis. Samri mengingatkan bahwa ketidakpuasan masyarakat terhadap prioritas anggaran dapat memicu lunturnya kepercayaan publik terhadap wibawa pemerintah.
“Pemerintah harus hadir di tengah kesulitan rakyat dengan program yang konkret. Pembangunan fisik memang perlu, tapi jangan sampai kita mengabaikan pembangunan manusianya, terutama dari sisi ketahanan ekonomi keluarga,” tutupnya.
