Samarinda, Natmed.id – Dari hasil Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2023, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kaltim Akmal Malik menyebutkan kinerja operasi perangkat daerah (OPD) mengalami perbaikan dari beberapa bulan lalu. Kala itu, terdapat 22 OPD yang masih mendapat rapor merah atau serapan anggarannya masih di bawah target yang diharapkan. Namun, kini telah berkurang menjadi 12 OPD saja.
Hal ini disambut baik oleh Akmal Malik. Ia menyampaikan bahwa 12 OPD tersebut akan terus berkurang seiring dengan perbaikan serta masukan yang telah diberikan secara seksama dalam Rapim tersebut.
Terungkap bahwa beberapa OPD belum mencapai performa terbaiknya dalam penyerapan anggaran, Akmal Malik tetap berupaya optimis akan terus berkurangnya rapor merah di tiap OPD.
“Progres kinerja OPD mengalami perbaikan dari beberapa bulan lalu, dulu ada sekitar 22 OPD yang masuk zona merah, sekarang sisa 12 OPD. Ini diperkirakan akan terus berkurang, kecuali beberapa OPD yang kita harap penurunannya cukup besar,” jelas Akmal Malik di Ballroom Hotel Puri Senyiur Samarinda, Selasa (21/11/2022).
Akmal Malik menyatakan salah satu permasalahan klasik yang masih dihadapi OPD adalah pembuatan program yang dirasa masih berskala kecil. Juga kurang konsistennya membuat anggaran kas.
Kendati demikian, dirinya optimis hingga akhir 2023 ini, realisasi capaian keseluruhan bisa maksimal di angka serapan 93 persen. Bahkan seminimal mungkin menginjak angka serapan 90 persen.
“Sisi permasalahan ini adalah banyak kegiatan yang kecil-kecil, akhirnya bingung sendiri melaksanakannya. Kemudian tidak konsistennya membuat anggrapan kas, harusnya tiap tiga bulan semua OPD diminta untuk mengajukan anggaran berapa,” ungkapnya.
“Kami perkirakan nanti posisi anggaran kita di posisi 93 persen, jadi naik dari tahun sebelumnya. Optimis 93 persen, minimal 90 persen, syukur bisa di atas itu,” lanjutnya.
Untuk itu, pihak Pemprov Kaltim berencana membentuk tim khusus untuk mendampingi dan membantu OPD dalam memperbaiki kinerja. Baik dalam hal perencanaan, maupun anggaran.
Timi khusus itu terdiri dari beberapa OPD, seperti Biro Keuangan, Biro Hukum, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
“Nanti kita kita mintakan pendampingan khusus, buat squad team khusus mendampingi OPD. Tim khusus terdiri dari Biro Keuangan, Biro Hukum, Bapedda, sekretariat dan internal. Biasanya mengawal mereka dari perencanaan, entah pelaksanaan atau anggaran nantinya,” tandasnya.
Akmal Malik berharap ke depannya seluruh OPD dapat berorientasi pada program prioritas sehingga alokasi dana dapat difokuskan ke arah yang tepat.
“Saya harap bisa berorientasi pada program prioritas. Artinya harus fokus ke situ saja sehingga alokasi dana kita lebih fokus ke sana, jadi dampak lebih besar terhadap kemajuan program,” tutupnya.
