Samarinda, natmed.id – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur (Kanwil Kemenag Kaltim) membuka ruang kolaborasi konkret dengan insan media untuk menyikapi tantangan komunikasi publik di sektor keagamaan. Melalui kegiatan Media Gathering yang digelar Selasa, 24 Juni 2025 di Aula Kerukunan, Kanwil Kemenag Kaltim.
Para jurnalis diajak berdiskusi langsung mengenai peran dan posisi media dalam memperluas akses masyarakat terhadap informasi strategis.
Agenda ini tidak berhenti di tataran seremoni. Kementerian Agama menyadari bahwa informasi keagamaan saat ini berhadapan dengan bias, disinformasi, dan ketimpangan akses di ruang digital.
Kepala Kanwil Kemenag Kaltim, Abdul Kholiq, menekankan perlunya pola hubungan baru antara pemerintah dan media, bukan sekadar publikasi kegiatan, melainkan dialog berkelanjutan dan saling koreksi.
“Media bukan hanya penyalur informasi. Media adalah mitra kritis yang membantu kami menjaga akurasi dan menjangkau masyarakat secara jujur dan utuh,” tegas Abdul Kholiq dalam sambutannya.
Kholiq juga mengakui bahwa banyak isu keagamaan yang butuh pendekatan sensitif dan penanganan cepat, seperti soal waktu puasa, pelaksanaan haji, hingga isu kerukunan antarumat. Semua itu, menurutnya, tak bisa disampaikan dengan efektif tanpa jejaring media yang terbangun dengan rasa saling percaya.
“Saya tidak menutup diri dari media. Kalau ada wartawan hubungi saya dan saya tahu itu nomornya, saya pasti angkat. Karena informasi dari Kemenag memang dibutuhkan publik,” ujarnya.
Dalam forum diskusi, Kemenag Kaltim menyampaikan dua fokus kerja utama yang dinilai paling rawan disalahpahami jika tidak dikawal dengan baik oleh media, yaitu penguatan moderasi beragama dan pemberdayaan ekonomi pesantren.
Kepala Bagian Tata Usaha, Murdi, menjelaskan bahwa moderasi beragama bukan jargon kosong, melainkan perangkat strategis untuk menciptakan stabilitas sosial di tengah polarisasi yang makin tajam.
Sementara itu, Muhammad Isnaini, dari Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam, menekankan bahwa pesantren bukan hanya lembaga dakwah, tetapi juga bagian dari ekosistem ekonomi produktif di daerah.
Isnaini juga menyinggung rencana pelaksanaan Musabaqah Qiraatil Kutub (MQK), lomba membaca kitab kuning yang akan digelar di tingkat provinsi dan nasional, sebagai bentuk pelestarian literasi keagamaan klasik yang jarang mendapat sorotan media.
Alih-alih hanya menjadi acara temu ramah, kegiatan ini menandai pengakuan resmi bahwa kerja media bukan pelengkap birokrasi, tapi bagian dari mekanisme pengawasan sosial.
Kanwil Kemenag Kaltim juga menyatakan kesiapan menerima kritik dan masukan dari media, termasuk dalam hal tata kelola informasi publik yang selama ini dinilai lambat atau tertutup.
“Kalau media butuh akses ke Asrama Haji atau ingin meliput proses rukyatul hilal, kami terbuka. Tinggal koordinasi dengan petugas di lapangan,” ujar Abdul.
Acara ini diikuti oleh perwakilan dari berbagai media online, cetak, media sosial, serta Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kaltim.
Diskusi berlangsung santai namun bernas, dengan sejumlah jurnalis menyampaikan kendala akses data, kecepatan respons, hingga kebutuhan pelatihan publikasi digital di era algoritma.
Alih-alih hanya menjamu, Kemenag Kaltim menggunakan momen ini untuk memperbarui relasi kuasa antara pemerintah dan media. Bukan sebagai penguasa informasi, tetapi sebagai penyedia data yang transparan dan siap dikritik.
Dalam konteks keagamaan yang rawan politisasi dan manipulasi narasi, kemitraan ini bukan pilihan, tapi keharusan.
