Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tak mau kehilangan posisi prestisiusnya. Setelah tahun lalu duduk manis di peringkat dua nasional dalam ajang Keterbukaan Informasi Publik, tahun ini Kaltim pasang target minimal bertahan, kalau bisa naik.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kaltim, Muhammad Faisal, tahu betul mempertahankan posisi lebih sulit daripada merebutnya. Tapi, katanya, bukan berarti mustahil.
“Kami realistis saja. Bertahan di posisi dua nasional itu sudah bagus. Tapi dengan data yang makin rapi dan pimpinan yang komit, semoga bisa lebih tinggi lagi,” ucap Faisal saat ditemui usai malam anugerah keterbukaan informasi di Pendopo Odah Etam, Jumat malam, 3 Oktober 2025.
Tahun lalu, Kaltim melejit dari posisi delapan langsung ke dua besar, tepat di bawah Nusa Tenggara Barat. Lonjakan itu bukan kebetulan.
Ia menjelaskan, aspek penilaian keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP) semakin kompleks. Salah satu komponen utama adalah keterbukaan data proyek strategis daerah, termasuk pelaporan proses pengadaan dan pertanggungjawaban.
Faisal mencontohkan proyek pembangunan RSUD AWS Samarinda sebagai salah satu praktik terbaik yang dilaporkan secara transparan tahun lalu.
“Penilaian pusat kini lebih menitikberatkan pada keterbukaan proyek besar daerah. Dua tahun terakhir bobotnya meningkat signifikan. Jadi memang tidak mudah, tapi ini langkah baik agar publik tahu setiap anggaran yang digunakan,” jelasnya.
Selain kelengkapan data, kehadiran pimpinan daerah dalam sesi wawancara di tingkat nasional juga menjadi faktor penentu. Tahun sebelumnya, kehadiran Penjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim memberi nilai tambah bagi provinsi.
Proses pengisian data penilaian nasional tahun ini, lanjut Faisal, sedang berlangsung dan akan ditutup dalam waktu dekat. Sesi presentasi di tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada November, sementara hasil akhir diumumkan pada Desember 2025.
Faisal berharap, tahun ini Gubernur Kaltim Rudi Mas’ud atau Wakil Gubernur Seno Aji dapat hadir langsung dalam presentasi untuk memperlihatkan komitmen pimpinan daerah terhadap keterbukaan informasi publik.
“Kehadiran pimpinan daerah menjadi bukti nyata bahwa keterbukaan bukan hanya urusan teknis Kominfo, tapi komitmen seluruh jajaran pemerintahan,” tukasnya.
