Reporter: Emmi – Editor: Redaksi
Bontang, Natmed.id – Komisi I DPRD Kota Bontang mengagendakan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Kesehatan Bontang, serta PT PKT dan PT NSP, terkait pekerja turn around (TA) yang didatangkan dari luar Kota Bontang.
Abdul Haris, Anggota Komisi l DPRD mempertanyakan tenaga kerja TA PKT dari luar itu apakah telah mengikuti regulasi yang ada sesuai peraturan daerah (perda) terkait ketenagakerjaan.
“Kita ingin tahu pekerja dari luar itu apakah sudah sesuai perda atau tidak, karena banyak masyarakat yang menanyakan hal itu ke kami,” ungkapnya pada Rabu, (24/06/2020).
Lanjutnya, perda ketenagakerjaan Pasal 24 Nomor 10 Tahun 2014 menyebutkan 75 persen harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Namun itu bukan masalah pokoknya. Selain itu, menurutnya dalam perda mengatur terkait tenaga kerja skil boleh didatangkan dari luar.
Akan tetapi masalah sebenarnya yakni apakah tenaga kerja skil dari luar itu sudah sesuai perda. Sebab, dalam perda menjelaskan tenaga skil yang diperbolehkan jika tidak ada tenaga lokal.
“Maksud dari perda itu boleh mengambil tenaga kerja dari luar kalau memang itu khusus. Misalnya ada mesin dari luar yang didatangkan dengan tenaga ahlinya,” paparnya.
Kepala Disnaker Kota Bontang,Asnem mengatakan tenaga kerja yang didatangkan PT NSP untuk TA PKT itu sudah sesuai perda ketenagakerjaan. TA PKT memprioritaskan tenaga kerja lokal.
Diketahui ada sebanyak 503 tenaga kerja lokal yang di berdayakan, sementara tenaga kerja luar yang didatangkan hanya 33 orang.
“Dari sekian banyak tenaga kerja lokal yang diberdayakan itu sudah termasuk sesuai perda yang ada,” kata Asnem saat mengikuti raker bersama Komisi I.
Selanjutnya, Management PT NSP, Agoeng menyebut tenaga kerja yang di datangkan itu adalah tenaga welder dan tenaga ahli pengawas khusus menangani alat Exenger Swit Boiler buatan German.
“Jadi yang kami datangkan ini memang tenaga khusus. Tenaga kami memang selalu kami bawa setiap kali mendapat pekerjaan di luar kota,”pungkasnya.
