Samarinda, natmed.id – Fraksi Demokrat-PPP DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap minimnya pemahaman masyarakat terkait program Gratispol.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Fraksi Demokrat-PPP, Husin Djufri, dalam rapat paripurna ke-25 DPRD yang berlangsung pada Senin, 21 Juli 2025.
Menurut Husin, ketidakjelasan mengenai mekanisme teknis program Gratispol telah menimbulkan kebingungan di kalangan mahasiswa serta orang tua. Padahal, program tersebut sejatinya berbeda dengan skema beasiswa yang selama ini sudah berjalan.
“Fraksi Demokrat-PPP melihat Program Gratispol sudah menjadi perbincangan luas di tengah masyarakat, namun karena belum ada kejelasan teknis, banyak pihak termasuk mahasiswa dan orang tua menjadi bingung hingga masih banyak masyarakat yang belum memahami perbedaan antara Gratispol dan program beasiswa yang sudah berjalan sebelumnya,” ujarnya.
Kebingungan ini, menurut Husin, berpotensi mengganggu efektivitas implementasi program yang sebenarnya memiliki tujuan mulia, yakni memberikan kemudahan akses pendidikan.
Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat-PPP menegaskan pentingnya penyampaian informasi yang komprehensif agar program tersebut dapat dipahami dengan benar oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Husin mengingatkan bahwa dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang tengah digodok, diperlukan kejelasan yang menyentuh berbagai aspek, terutama cakupan program Gratispol.
“Banyak masyarakat yang mempertanyakan apakah mahasiswa yang kini berada di semester lanjut juga akan menerima manfaat, atau hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru,” jelas Husin.
Pertanyaan tersebut menggarisbawahi kebutuhan mendasar akan kepastian aturan yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan saat ini, tetapi juga memiliki daya tahan hukum yang kuat, sehingga tidak menimbulkan polemik di kemudian hari, apalagi apabila terjadi perubahan kepemimpinan.
Menurut Fraksi Demokrat-PPP, Raperda yang sedang dibahas harus menjadi landasan kokoh dalam membangun generasi emas Kalimantan Timur.
Hal lain yang mendapat sorotan adalah ketidakjelasan terkait biaya-biaya pendidikan yang tercakup dalam program Gratispol.
Dengan dimulainya tahun ajaran baru, banyak orang tua dan peserta didik yang mencari kepastian mengenai biaya sekolah, khususnya biaya seragam.
Husin menegaskan, ada sejumlah kasus pungutan liar yang mengatasnamakan program Gratispol. Kondisi ini tentu harus segera ditangani agar program tersebut tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.
Sebagai bentuk tanggung jawab politiknya, Fraksi Demokrat-PPP berharap agar nota penjelasan raperda penyelenggaraan pendidikan dapat dijadikan pijakan yang kuat dalam pembahasan lebih lanjut.
