Samarinda, natmed.id – Okupansi hotel di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan tajam hingga 70 persen sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Hal ini disampaikan anggota Komisi IV DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry dalam wawancara pada Selasa, 10 Juni 2025. Penurunan ini disebut terjadi akibat minimnya kegiatan instansi pemerintah yang selama ini menjadi salah satu pelanggan utama sektor perhotelan.
Sarkowi menjelaskan bahwa arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah berubah. Pemerintah kini memperbolehkan kembali pelaksanaan kegiatan instansi di hotel, menyusul evaluasi atas dampak negatif efisiensi terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya perhotelan.
“Arahan terbaru dari Kemendagri sudah ada. Tinggal bagaimana kerja sama pihak hotel dengan klien-klien mereka. Harus ada pembicaraan ulang, termasuk penyesuaian paket layanan,” kata Sarkowi.
Namun, Sarkowi juga menggarisbawahi bahwa kendala tetap ada, terutama terkait anggaran tahun berjalan yang sudah lebih dulu mengalami pemangkasan. Hal ini membuat instansi tidak bisa langsung kembali menyewa fasilitas hotel berbintang seperti sebelumnya.
Oleh karena itu, ia mendorong agar hotel-hotel lokal melakukan pendekatan aktif kepada instansi pemerintah untuk menawarkan paket-paket sesuai kemampuan anggaran.
“Yang penting secara kebijakan sudah memungkinkan. Tapi kalau hotel-hotel kecil tidak melakukan komunikasi dengan calon pengguna jasanya, maka ya tetap akan kalah bersaing dengan hotel besar,” tambahnya.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Februari 2025 hanya mencapai 38,76 persen, turun signifikan dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di atas 50 persen. Penurunan juga terjadi pada hotel nonbintang, menandakan dampak menyeluruh dari kebijakan efisiensi terhadap sektor ini.
Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kaltim sebelumnya juga telah melayangkan surat kepada Pemprov Kaltim agar memperhatikan dampak kebijakan tersebut.
Mereka menilai kegiatan pemerintahan yang selama ini menjadi tulang punggung penyewaan ruang rapat dan kamar hotel harus dipulihkan secara bertahap untuk menjaga kelangsungan usaha.
Sarkowi mengusulkan agar kegiatan yang berskala kecil hingga menengah seperti rapat internal, pelatihan teknis, atau koordinasi tingkat staf dapat dialihkan ke hotel lokal dengan tarif lebih kompetitif. Dengan demikian, perputaran ekonomi tetap terjaga dan anggaran bisa digunakan secara efisien.
“Tidak semua rapat harus di hotel besar. Untuk kegiatan yang skalanya kecil, hotel lokal bisa jadi solusi. Tapi harus ada komunikasi dua arah. Ini bukan sekadar soal fasilitas, tapi juga soal pendekatan bisnis,” ujar Sarkowi.
Di sisi lain, DPRD Kaltim juga akan mendorong agar penyusunan anggaran tahun berikutnya lebih mempertimbangkan efek berantai kebijakan efisiensi terhadap sektor-sektor ekonomi penunjang.
Sarkowi menegaskan, efisiensi memang penting, namun harus dibarengi dengan kalkulasi dampak lapangan kerja dan usaha mikro kecil.
“Kita perlu kehati-hatian dalam menetapkan parameter efisiensi. Jangan sampai menghemat belanja operasional tapi justru memukul UMKM dan pelaku usaha lokal,” tutupnya.
