Samarinda, Natmed.id – Wacana menjadikan Samarinda sebagai Kota Musik dinilai tidak lebih dari sekadar slogan. Minimnya dukungan konkret, terutama dari sisi anggaran dan fasilitas, menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Yakob Pangedongan, menegaskan bahwa tanpa keberpihakan nyata dari pemerintah, label tersebut tidak akan berdampak pada perkembangan ekosistem musik di daerah.
“Kalau kita hanya bicara Samarinda sebagai Kota Musik tanpa ada support, itu hanya akan menjadi slogan. Pemerintah harus hadir, terutama dalam mengawal penganggaran,” ujarnya, Kamis 23 April 2026.
Ia menyoroti posisi sektor kebudayaan yang hingga kini masih berada di bawah Dinas Pendidikan. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan alokasi anggaran, di mana kebutuhan pengembangan seni, termasuk musik, dinilai belum menjadi prioritas.
Menurutnya jika tidak ada perubahan arah kebijakan, ruang ekspresi bagi pelaku seni akan tetap terbatas. Padahal, potensi generasi muda di bidang musik cukup besar dan membutuhkan dukungan yang berkelanjutan.
“Kalau mau jadi Kota Musik, harus siap. Fasilitas dan dukungan dana itu kunci, bukan hanya wacana,” tegasnya.
Ia juga membandingkan dengan Yogyakarta yang dinilai berhasil membangun ekosistem musik karena memberi ruang luas bagi anak muda untuk berekspresi.
Tanpa langkah serupa, Samarinda dinilai akan sulit keluar dari sekadar narasi tanpa realisasi.
