Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur Husin Djufri menegaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap keterbatasan jaringan telekomunikasi dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah kepulauan, khususnya Pulau Maratua, yang hingga kini masih mengalami ketimpangan layanan dasar.
Ia menilai persoalan ini dapat menghambat pembangunan sektor pariwisata dan kesejahteraan warga setempat.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim itu menyampaikan bahwa kondisi tersebut bukan sekadar keluhan, tetapi telah menjadi hambatan nyata bagi masyarakat dalam menjalani aktivitas harian mereka.
Ketiadaan sinyal telekomunikasi di beberapa kampung serta distribusi BBM yang tidak menentu mencerminkan ketidakadilan dalam pembangunan infrastruktur antara wilayah daratan dan kepulauan.
“Kita sudah turun langsung dan menerima masukan masyarakat. Mereka kesulitan berkomunikasi karena sinyal sangat lemah, bahkan tidak ada di beberapa kampung. Padahal ini kawasan wisata yang butuh konektivitas,” ujar Husin saat ditemui awak media di Gedung DPRD pada Rabu, 9 Juli 2025.
Pulau Maratua merupakan salah satu destinasi wisata unggulan Kalimantan Timur yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Namun menurut Husin, citra kawasan wisata yang digaungkan pemerintah tidak sebanding dengan kenyataan di lapangan. Lemahnya koneksi jaringan menjadi hambatan serius bagi promosi dan pengembangan wisata.
“Kalau tidak ada sinyal, bagaimana wisatawan mau nyaman? Apalagi wisata dari luar negeri. Ini justru bisa jadi penghambat promosi pariwisata kita,” tegasnya.
Selain persoalan konektivitas digital, Husin juga menyoroti persoalan distribusi energi yang tidak menentu di pulau tersebut. Ketergantungan terhadap pengiriman BBM dari daratan membuat warga di Maratua hidup dalam ketidakpastian.
Belum adanya stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memperparah situasi karena masyarakat tidak memiliki akses langsung terhadap energi yang stabil.
“Di sana belum ada SPBU. Warga hanya menunggu BBM datang, tapi jadwalnya tidak jelas. Ini berdampak ke nelayan, transportasi, sampai sektor usaha kecil,” bebernya.
Situasi ini menurutnya mempengaruhi banyak sektor, seperti aktivitas nelayan yang terhambat karena keterbatasan bahan bakar, hingga pelaku UMKM yang kesulitan menjalankan usaha karena tidak ada jaminan pasokan energi. Hal ini, kata Husin, tidak bisa terus dibiarkan tanpa intervensi konkret dari pemerintah.
Ia mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur segera menjalin koordinasi dengan Pertamina dan kementerian terkait guna mempercepat pembangunan fasilitas distribusi BBM yang memadai, seperti SPBU Kompak atau skema distribusi alternatif yang bisa menjangkau wilayah kepulauan secara berkala dan berkelanjutan.
Bagi Husin, persoalan akses sinyal dan pasokan energi tidak hanya menyangkut kenyamanan, melainkan bagian dari hak dasar warga negara untuk memperoleh informasi dan energi secara adil.
Ia menekankan bahwa potensi besar yang dimiliki pulau-pulau seperti Maratua, baik dari sektor pariwisata maupun perikanan, seharusnya menjadi alasan kuat bagi negara untuk hadir dan memberi dukungan nyata.
“Jangan sampai karena kita fokus ke pembangunan darat, masyarakat di pulau justru tertinggal. Kebutuhan dasar mereka juga harus dipenuhi,” tuturnya.
Husin juga menekankan pentingnya memastikan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang saat ini tengah dibahas, benar-benar mengakomodasi kepentingan masyarakat di wilayah kepulauan.
Ia meminta agar program penguatan infrastruktur dasar, seperti pengadaan jaringan BTS, digitalisasi desa, hingga distribusi logistik energi, dimasukkan secara serius dalam agenda pembangunan ke depan.
Ia menekankan bahwa semua daerah semestinya mengalami pertumbuhan secara merata, dan mengingatkan agar pulau-pulau seperti Maratua tidak hanya dijadikan ikon promosi wisata tanpa mendapatkan perhatian yang memadai dalam pembangunan infrastruktur dasar.
