Samarinda, Natmed.id – Sekretaris Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Samarinda Indah Erwati menegaskan bahwa menjadi siswa di Sekolah Rakyat bukanlah proses otomatis bagi setiap anak yang terjaring di jalanan.
Ada filter ketat berupa asesmen mendalam yang harus dilalui sebelum seorang anak dinyatakan siap masuk ke asrama atau mengikuti kurikulum pendidikan.
Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinsos PM meluruskan persepsi publik yang berkembang mengenai mekanisme operasional Sekolah Rakyat (SR).
Program ini seringkali disalahpahami sebagai bentuk penertiban paksa terhadap anak jalanan (anjal), padahal prinsip utamanya adalah rehabilitasi sosial yang bersifat persuasif dan sangat bergantung pada kesiapan individu serta keluarga.
Indah menjelaskan bahwa penanganan masalah kesejahteraan sosial tidak bisa dilakukan dengan metode pukul rata. Faktor psikologis anak dan latar belakang ekonomi keluarga menjadi variabel penentu dalam proses asesmen ini.
“Pendekatannya kasus per kasus. Tidak semua anak jalanan langsung dimasukkan ke Sekolah Rakyat. Kami lihat dulu kondisi anaknya, keluarganya dan kesiapan keduanya,” papar Indah, Kamis 26 Februari 2026.
Meskipun program ini menyasar kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah yakni mereka yang berada di daftar desil 1 dan desil 2, status kemiskinan tersebut tidak lantas membuat anak dipaksa masuk ke fasilitas pendidikan jika pihak keluarga belum berkenan.
Keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam program ini seringkali memicu stigma negatif di mata masyarakat. Namun, Indah meluruskan bahwa Satpol PP hadir sebagai mitra dalam penegakan aturan daerah dan pendampingan, bukan untuk melakukan tindakan represif atau penangkapan layaknya pelaku kriminal.
Prinsip dasar Sekolah Rakyat adalah kesukarelaan. Jika anak atau orang tuanya merasa tidak siap berpisah, pemerintah tidak akan memaksakan kehendak.
Hal ini dikarenakan Sekolah Rakyat dirancang sebagai instansi vertikal di bawah naungan Kementerian Sosial dengan kurikulum fleksibel yang bertujuan menarik anak-anak putus sekolah kembali ke jalur pendidikan formal.
Dinsos PM tidak menampik adanya dinamika sulit di lapangan. Beberapa anak yang awalnya antusias masuk asrama seringkali mengalami keguncangan psikologis atau kerinduan yang mendalam terhadap keluarga.
Beberapa kendala utama yang sering ditemui meliputi, kesiapan mental anak dikarenakan perubahan suasana dari kebebasan di jalanan menuju keteraturan asrama seringkali memicu rasa bosan atau ingin pulang.
Kemudian memiliki beban ganda di rumah, banyak anak dari keluarga desil 1 yang selama ini menjadi tulang punggung tambahan, baik dengan bekerja kecil-kecilan maupun menjaga adik, sehingga keberadaan mereka di rumah dianggap sangat krusial oleh orang tua.
Selain itu, semangat anak jalanan cenderung dinamis, hari ini mereka bisa sangat termotivasi, namun esok hari bisa berubah pikiran secara drastis.
Dinsos PM juga memiliki tim khusus yang terdiri dari wali asrama, relawan sosial, hingga tenaga SDM Kesejahteraan Sosial untuk melakukan pendekatan berulang. Jika seorang anak mengundurkan diri, petugas akan melakukan kunjungan ke rumah (home visit) untuk berdialog secara kekeluargaan.
Indah menutup dengan menekankan bahwa Sekolah Rakyat adalah jembatan menuju kesejahteraan yang lebih luas, bukan sekadar memindahkan anak dari jalan ke dalam gedung.
“Tujuan besarnya adalah pemberdayaan keluarga miskin agar anak-anak mereka punya masa depan lebih baik. Tapi semua itu harus berjalan dengan persetujuan dan kesiapan mereka sendiri,” pungkasnya.
