Reporter : Angel – Editor : Redaksi
Bontang, Natmed.id – Sekretaris Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Muhammad Irfan minta PT Samator bertanggung jawab atas tuntutan dua mantan karyawan yang belum mendapat pasangon setelah diberhentikan.
Hingga saat ini sudah tujuh kali digelar pertemuan, namun belum ditemukan titik sepakat antara kedua belah pihak.
Demikian disampaikan Irfan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait masalah ketenagakerjaan di PT Samator Gas Industri dan PT SOS HR Provider bersama dengan Dinas Ketenagakerjaan Bontang, serta pihak terkait lainnya di Gedung Sekretariat DPRD kota Bontang, Jalan Moh Roem Kelurahan Bontang Lestari, Selasa (16/3/2021).
“Sebenarnya persoalan ini bukanlah persoalan yang besar. Hanya saja pihak perusahaan yang membuatnya menjadi rumit,” sindir Irfan.
Dijelaskan Irfan, pihak PT Samator harusnya memenuhi kewajiban tersebut. Hal itu lantaran, kedua mantan karyawan itu bekerja sesuai dengan kontrak yang tersedia.
“Kita tunggu seminggu ke depan untuk melunasi kewajiban perusahaan,” tegas Irfan.
Irfan mengungkapkan rasa kecewanya karena pihak PT Samator hanya mendatangkan perwakilan yang tidak bisa memberikan keputusan dan PT SOS HR Provider yang tidak hadir pada rapat tersebut.
“Persoalan ini sudah sangat berlarut-larut. Kalau begini terus mau sampai kapan. Padahal saya berharap hari ini pertemuan yang terakhir,” ucap Irfan ketus.
Lebih lanjut, Irfan meminta kepada Disnaker Bontang agar dapat memberi ketegasan kepada PT SOS dan kepada PT Samator selaku perusahaan pemberi kerja, diminta tidak lepas tangan terhadap permasalahan ini.
“Tolong Disnaker turut serta agar tidak ada lagi pihak yang tidak hadir nantinya, agar persoalan ini dapat segera terselesaikan,” tandasnya.
