Samarinda, natmed.id – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Damayanti menegaskan bahwa persoalan stunting tidak bisa dipandang sebagai isu kesehatan semata, melainkan sebagai persoalan multidimensi yang memerlukan penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Meski prevalensi stunting di Kalimantan Timur menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menilai masih banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, terutama dalam hal edukasi dan pemberdayaan masyarakat.
“Intervensi terhadap stunting tidak boleh dilakukan secara sektoral dan terpisah,” tegas Damayanti saat ditemui awak media, Senin, 30 Juni 2025.
Ia menekankan pentingnya pendekatan holistik, dimulai dari pemenuhan gizi ibu hamil, pelayanan kesehatan dasar, hingga peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemantauan tumbuh kembang anak.
Menurut Damayanti, keberhasilan program penurunan stunting sangat bergantung pada peran aktif orang tua, terutama ibu, dalam menjaga pola asuh serta memperhatikan asupan gizi sejak masa kehamilan hingga anak mencapai usia balita.
Ia menggarisbawahi bahwa kesadaran membawa anak ke posyandu secara rutin harus menjadi budaya di masyarakat.
“Kami terus mendorong agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan rutin di posyandu. Ini bukan hanya soal pemberian makanan tambahan, tetapi juga pemantauan kesehatan anak secara berkala agar tumbuh kembangnya optimal,” ujarnya.
Dalam upaya memperkuat strategi penanganan stunting, DPRD Kalimantan Timur tidak tinggal diam. Dukungan kebijakan dan penganggaran terus diarahkan untuk memperkuat program-program yang berfokus pada kesehatan ibu dan anak.
Menurut Damayanti, sektor ini merupakan fondasi penting untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kompetitif.
Lebih lanjut, ia mengakui bahwa tantangan terbesar dalam mengakselerasi penurunan angka stunting adalah terbatasnya akses terhadap layanan kesehatan di wilayah terpencil.
Hal ini diperparah oleh rendahnya literasi kesehatan di sebagian masyarakat, yang membuat intervensi teknis sulit menjangkau kelompok sasaran secara maksimal.
Dalam konteks ini, ia menyerukan adanya sinergi lintas sektor yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga legislatif, tenaga kesehatan, serta tokoh masyarakat agar penanganan stunting berjalan lebih terarah dan terintegrasi. Kolaborasi tersebut, menurutnya, merupakan kunci agar setiap anak di Kalimantan Timur mendapatkan hak dasar untuk tumbuh sehat dan kuat.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak di Kaltim mendapatkan haknya untuk tumbuh sehat dan kuat. DPRD Kaltim akan terus mengawal kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam penanganan stunting,” tegasnya.
Dengan komitmen dan kerja bersama berbagai pihak, Damayanti optimistis Kalimantan Timur mampu mencapai target nasional penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2025.
Ia berharap, upaya ini tidak hanya sekadar menurunkan angka, tetapi juga menjadi langkah strategis menuju pembangunan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan berdaya saing di masa depan.
