Samarinda, natmed.id – Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Kementerian Sosial, Suratna, menegaskan bahwa persiapan pembukaan Sekolah Rakyat di Samarinda tidak hanya difokuskan pada aspek akademik semata.
Pemerintah juga telah memastikan bahwa kebutuhan dasar para siswa terpenuhi dengan baik, mulai dari fasilitas belajar, tempat tinggal, hingga konsumsi harian.
Semua hal tersebut diatur secara cermat agar para siswa dapat menjalani proses pembelajaran dengan nyaman dan maksimal.
Suratna menjelaskan bahwa seluruh persiapan sudah memasuki tahap akhir menjelang dimulainya Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 15 Agustus 2025.
Kegiatan pembelajaran akan berlangsung di kompleks Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kalimantan Timur yang berlokasi di Jalan Cipto Mangunkusumo.
“Para peserta akan diantar oleh orang tuannya. Persiapan sudah cukup. Guru-gurunya sudah ada di sini,” ujarnya kepada wartawan Selasa, 12 Agustus 2025.
Dalam penjelasannya, Suratna menggarisbawahi bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada penyediaan tenaga pengajar dan materi pelajaran, tetapi juga pada aspek pemenuhan kebutuhan gizi siswa.
“Makannya 3 kali sehari. Menu makanannya nanti diatur disesuaikan dengan kebutuhan gizi anak,” tambahnya.
Hal ini dilakukan untuk mendukung tumbuh kembang siswa agar tetap sehat dan bersemangat dalam mengikuti proses belajar mengajar.
Untuk sementara waktu, seluruh aktivitas Sekolah Rakyat akan dilaksanakan di kompleks BPMP Kaltim yang memiliki tiga gedung utama.
Gedung A difungsikan sebagai ruang kelas untuk siswa kelas 1 dan 2, sekaligus menjadi tempat ruang Tata Usaha dan Administrasi, ruang Bimbingan Konseling, laboratorium, serta asrama bagi siswa SMP dan SMA, baik putra maupun putri.
Di gedung ini juga tersedia asrama khusus bagi wali atau penjaga siswa. Gedung B menampung ruang kelas untuk siswa kelas 3 dan 4 serta asrama tambahan untuk wali, sementara Gedung C digunakan sebagai ruang makan, ruang guru, dan kantor kepala sekolah.
Seluruh gedung tersebut dilengkapi dengan fasilitas toilet yang terpisah antara siswa laki-laki dan perempuan.
Penempatan sementara di BPMP ini menjadi solusi praktis sambil menunggu pembangunan sekolah permanen di kawasan Palaran selesai.
Pemerintah berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan fasilitas BPMP agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan berarti selama masa transisi tersebut.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang sebagai bentuk perluasan akses pendidikan yang inklusif, khususnya bagi anak-anak yang berasal dari latar belakang sosial kurang beruntung dan kesulitan mengakses pendidikan formal.
