Probolinggo, Natmed.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus memperkuat kapasitas aparatur dalam pengembangan infrastruktur berbasis kemitraan. Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan peningkatan kapasitas Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) yang digelar di meeting room Bromo Park Hotel Probolinggo, Kamis 4 Desember 2025.
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Bupati Probolinggo, Ra Fahmi AHZ dan diikuti sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang tergabung dalam tim simpul dan tim teknis KPBU. Peserta memperoleh materi dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Keuangan terkait dasar hukum, mekanisme pembiayaan, serta dukungan pemerintah pusat.
Wabup Fahmi menyampaikan bahwa KPDBU merupakan instrumen strategis yang membuka ruang kolaborasi antara pemerintah daerah dan sektor usaha untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Menurutnya, skema tersebut mampu memacu pembangunan lintas sektor di Kabupaten Probolinggo.
“KPDBU memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan publik yang lebih baik, modern, dan berkelanjutan melalui kerja sama yang tepat dengan dunia usaha,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa pemahaman aparatur terkait regulasi dan perencanaan proyek harus terus diperkuat agar implementasi KPDBU berjalan efektif serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Koordinasi dengan kementerian juga dinilai penting agar setiap tahapan sesuai standar.
“Capacity building ini menjadi langkah fundamental untuk memperdalam kompetensi aparatur dalam menyusun dan merencanakan proyek secara profesional, efisien, dan akuntabel,” jelasnya.
Bersama sejumlah kepala OPD meninjau proses diskusi teknis yang berlangsung selama kegiatan. Ia berharap peserta tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengembangkan inisiatif proyek yang realistis dan berdampak strategis di daerah.
“Saya berharap kegiatan ini mampu melahirkan inisiatif KPDBU yang dapat diimplementasikan secara kolaboratif antara pemerintah daerah dan sektor swasta,” ujarnya.
Ra Fahmi juga meminta seluruh OPD untuk proaktif menyiapkan data, dokumen, serta kebutuhan pendukung agar proses KPDBU berjalan lancar. Persiapan yang matang dinilai penting untuk memastikan setiap langkah sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Saya menekankan pentingnya komunikasi yang efektif dengan calon mitra badan usaha serta penerapan prinsip good governance di seluruh tahapan perencanaan hingga serah terima pekerjaan,” tegasnya.
Wabup mendorong aparatur agar terus meningkatkan literasi pembiayaan inovatif, termasuk memahami skema KPDBU dan alternatif pembiayaan lainnya. Upaya itu disebut menjadi langkah strategis mempercepat pembangunan di Kabupaten Probolinggo.
