Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Provinsi Kaltim mendorong percepatan transformasi digital melalui integrasi data dan berbagi aplikasi antar pemerintah daerah.
Langkah ini dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih program sekaligus mempercepat peningkatan kualitas layanan publik di tingkat kabupaten/kota.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim Muhammad Faisal menegaskan bahwa era digital menuntut pola kerja yang kolaboratif dan saling terhubung, bukan berjalan sendiri-sendiri.
“Di era digital ini salah satu cirinya adalah sinergi dan kolaboratif. Kalau yang sudah maju bisa berbagi aplikasi kepada daerah lain, itu luar biasa,” ujarnya usai menghadiri Welcome Dinner Rakor Diskominfo se-Kaltim 2026 di Arutalla Ballroom, Gedung B Bapperida Samarinda, Rabu 22 April 2026.
Pemerintah Kota Samarinda telah membuka ruang kolaborasi dengan mempersilakan penggunaan aplikasi yang sudah berjalan sebagai contoh praktik baik (best practice) bagi daerah lain.
“Pak Wali Kota sudah merestui. Mudah-mudahan best practice di Samarinda bisa ditularkan ke pemerintah lain,” katanya.
Menurutnya, langkah berbagi aplikasi ini dapat memangkas waktu dan biaya pengembangan sistem di daerah yang masih tertinggal dalam digitalisasi.
Selain berbagi aplikasi, Pemprov Kaltim juga akan mengintegrasikan seluruh sistem dan data yang ada agar dapat digunakan secara bersama oleh pemerintah daerah.
“Kami di provinsi akan mengintegrasikan keseluruhannya sehingga kita punya data yang bisa berbagi pakai. Itu sangat penting,” jelas Faisal.
Integrasi ini diharapkan mampu menciptakan satu ekosistem data yang kuat dan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Upaya percepatan digitalisasi ini akan dibahas dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Diskominfo se-Kaltim 2026 yang diikuti sekitar 200 peserta, terdiri dari perwakilan kabupaten/kota, organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi, hingga stakeholder terkait.
“Pesertanya sekitar 200-an. Dari kabupaten/kota saja sekitar 150-an, ditambah OPD provinsi, stakeholder, dan dinas vertikal,” ungkapnya.
Rakorda mengusung tema Integrasi Layanan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim Tahun 2026 dan akan berlangsung selama satu hari penuh dengan sejumlah agenda strategis.
“Di hari pertama kita fokus bagaimana mengintegrasikan data dan sistem. Siangnya kita sinkronisasi program supaya tidak tumpang tindih antara provinsi dan kabupaten/kota,” jelasnya.
Selain itu, Rakorda juga melibatkan Badan Pusat Statistik untuk mendukung sosialisasi survei ekonomi nasional, sebagai bagian dari penguatan basis data pembangunan daerah.
“Narasumber dari BPS kita libatkan untuk mendukung suksesnya survei ekonomi nasional,” tambah Faisal.
Pada hari berikutnya, peserta dijadwalkan melakukan kunjungan lapangan ke Kota Samarinda untuk melihat langsung implementasi sistem digital yang telah berjalan.
Meski optimistis, Faisal mengakui bahwa masih terdapat kesenjangan kemampuan digital antar daerah di Kaltim. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif dan berbagi sumber daya menjadi kunci percepatan.
“Supaya kabupaten/kota yang masih bergerak bisa lebih cepat mengejar. Jadi tidak mulai dari nol,” tukasnya.
