Bontang, Natmed.id – Wali Kota Bontang Basri Rase tidak ingin ada pungutan liar (pungli) di jajaran pemerintah Bontang terkhusus di bidang pendidikan.
“Saya tidak ingin ada pungli di jajaran pemerintah terkhusus dunia pendidikan,” tegas Basri yang ditemui usai menghadiri sosialisasi Sapu Bersih Pungli di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota, Jalan Awang Long, Rabu (6/10/2021).
Menurutnya, dunia pendidikan sangat rentan terjadinya pungli, di antaranya kegiatan untuk menaikkan nilai di kalangan siswa sekolah maka harus ada transaksi pada guru.
“Dengan adanya sosialisasi Saber Pungli pada lingkup pendidikan, kita harap semua elemen paham dan mengerti,” terangnya.
Tidak hanya itu, Basri juga menyoroti beberapa instasi lainnya yang rawan terhadap pungli.
“Seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatatan Sipil (Disdukcapil), maupun pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) karena instasi tersebut melayani masyarakat secara langsung,” tuturnya.
Maka dari itu, pihaknya minta pemerintah harus komitmen bersama. Pungli merupakan musuh bersama yang harus dicegah.
“Saya minta sahabat pungli untuk melakukan sosialisasi di lingkungan pemerintah. Saya juga berharap setelah sosialisasi ini tidak ada lagi yang melakukan yang tidak sesuai,” tegasnya.
Adapun, sanksi yang akan diterima para pelaku pungli, Basri mengaku tidak bisa lakukan intervensi mengenai hal itu dengan sepihak karena kembali pada aturan Satgas Pungli.
“Akan ada sanksi yang diterima, pasti di situ sudah ada aturannya,” tandasnya.
