Samarinda, Natmed.id – Wahyu Gatut Purboyo, Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kalimantan Timur (Kaltim) menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Forum lintas perangkat daerah yang dilaksanakan baru-baru ini menjadi salah satu langkah strategis dalam memastikan berbagai sektor dapat bergerak seiring dengan visi dan misi gubernur yang baru.
“Forum lintas perangkat daerah ini menjadi salah satu syarat dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan.
Terutama dalam penyusunan RPJMD yang akan menjadi panduan bagi pembangunan selama lima tahun ke depan,” ujar Wahyu Gatut usai penyampaian rencana strategis (renstra) perangkat daerah di Kantor DLH Kaltim, Rabu, 23 April 2025.
Ia juga mengungkapkan bahwa dalam forum tersebut, sejumlah perangkat daerah menyampaikan rencana dan program mereka. Nantinya, program itu harus saling mendukung untuk mencapai tujuan utama RPJMD.
Menurutnya, tidak semua perangkat daerah dapat bekerja secara independen tanpa melibatkan sektor lain.
Misalnya, terkait dengan masalah lingkungan, seperti kualitas air dan udara yang jelas membutuhkan kolaborasi dengan dinas-dinas lain, seperti Dinas Perkebunan dan Dinas Kehutanan.
“Sebagai contoh, dalam masalah tutupan lahan, ini sudah tentu berhubungan dengan Dinas Perkebunan dan Kehutanan. Begitu pula dengan upaya penurunan emisi, yang melibatkan berbagai sektor, termasuk yang terkait dengan ekonomi biru dan ekonomi hijau,” bebernya.
Indeks-indeks ini, lanjut Wahyu, bukan hanya angka atau indikator yang harus dipenuhi. Tetapi, mencerminkan sebuah pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai sektor dan perangkat daerah.
Ia mengatakan dalam penyusunan RPJMD, sangat penting untuk menciptakan keselarasan antara semua perangkat daerah yang ada. Tujuannya, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan dapat berjalan secara sinergis.
Salah satu hal yang menjadi fokus utama adalah menyusun rencana pembangunan yang berfokus pada pencapaian tujuan gubernur yang telah ditetapkan.
Hal ini sekaligus mempertimbangkan potensi sumber daya alam, ekonomi, dan sosial yang ada di Kaltim.
“Salah satu contoh nyata adalah dalam penyusunan rencana terkait dengan sektor lingkungan. Kita tahu bahwa masalah kualitas udara, kualitas air, dan tutupan lahan sangat berhubungan dengan kebijakan yang diambil oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perkebunan, hingga Dinas Kehutanan,” paparnya.
Ia menegaskan bahwa tidak ada sektor yang dapat bergerak sendiri. Keterkaitan antarsektor ini sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan benar-benar berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Wahyu Gatut menambahkan bahwa output utama dari setiap perangkat daerah adalah program kegiatan yang akan mendukung pencapaian tujuan RPJMD yang sudah ditetapkan oleh gubernur.
Oleh karena itu, sinkronisasi antara perangkat daerah sangat penting untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil berjalan selaras dan saling mendukung.
“Semua sektor harus bekerja sama, karena kita memiliki visi yang sama untuk kemajuan Kalimantan Timur. RPJMD ini tidak hanya soal pencapaian angka, tetapi tentang bagaimana kita mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam proses penyusunan RPJMD penting untuk memperhatikan setiap detail dari rencana yang akan disusun.
Setiap program kegiatan harus dapat direncanakan dengan matang dan memiliki dampak yang nyata bagi masyarakat.
“Masing-masing perangkat daerah harus memetakan rencana kegiatan mereka dengan jelas, memastikan bahwa itu mendukung pencapaian tujuan utama RPJMD, dan tidak terpisah-pisah,” tuturnya.
Ia juga menyinggung soal pentingnya pengembangan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai bagian dari RPJMD.
Indeks-indeks ini akan mengukur sejauh mana sektor-sektor tersebut berjalan dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia menekankan bahwa indeks ekonomi biru dan hijau tidak hanya terkait dengan upaya pelestarian lingkungan. Tetapi, juga menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Indeks-indeks ini akan menjadi tolak ukur penting dalam menentukan bagaimana kita mengelola ekonomi berbasis alam, seperti sektor perikanan dan kehutanan. Tentu saja, ini harus berkoordinasi dengan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap sektor-sektor tersebut,” paparnya.
Di akhir diskusi, ia menekankan pentingnya integrasi antarperangkat daerah dalam menjalankan RPJMD yang sudah disusun.
“Dengan koordinasi yang baik, kita bisa memastikan bahwa setiap program yang dijalankan oleh perangkat daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan RPJMD, serta mendukung keberlanjutan pembangunan di Kaltim,” tutup Wahyu Gatut.
