Samarinda, Natmed.id – Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kalimantan Timur (Bappeda) Kaltim Wahyu Gatut Purboyo menyoroti belum optimalnya sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) di Benua Etam.
Ia menilai bahwa, masih banyak kegiatan atau program yang dilaksanakan tanpa integrasi lintas sektor.
Akibatnya, berpotensi menghambat pencapaian visi besar gubernur dan target pembangunan berkelanjutan daerah.
“Kalau ditanya siapa yang jalan sendiri, bukan soal siapa salah, tapi banyak yang belum terkoneksi secara optimal. Misalnya, tadi kita dengar Dinas Kelautan dan Perikanan sudah melakukan pemantauan sampah laut. Tapi, ternyata DLH juga melaksanakan kegiatan serupa. Ini kan bisa lebih efektif kalau dilakukan bareng, disinergikan,” ujar Wahyu Gatot Purboyo, di Kantor DLH Kaltim, Rabu, 23 April 2025.
Ia menegaskan, salah satu titik kritis dalam perencanaan adalah bagaimana setiap perangkat daerah memahami perannya dalam mendukung indikator pembangunan berkelanjutan. Hal ini seperti indeks kualitas lingkungan hidup, indeks tutupan lahan, hingga indeks ekonomi hijau dan biru.
“Indeks tutupan lahan, misalnya, itu bukan semata tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup. Tapi, harus dilihat juga peran Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, dan lainnya. Begitu juga dengan penurunan emisi. Kita tidak bisa membebankan hanya pada satu sektor,” jelasnya.
Wahyu menambahkan, dari sisi penghitungan emisi, beberapa OPD memang sudah mulai menghitung capaian kontribusinya.
Seperti, Dinas Kehutanan yang menyatakan mampu menurunkan 5 persen dari target daerah. Namun, hingga kini belum terlihat siapa yang akan mengisi kekurangannya.
“Kalau target kita 10 persen, dan Kehutanan bisa lima, sisanya siapa? Apakah sektor energi? Apakah sektor industri atau perkebunan? Nah, ini yang belum kelihatan,“ ujarnya.
“Maka, forum seperti ini penting agar masing-masing sektor bisa menyampaikan kontribusinya dan kita bisa petakan secara menyeluruh,” lanjutnya.
Ia menilai penting bagi setiap organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memahami bahwa dokumen RPJMD bukan sekadar rencana di atas kertas. Namun, merupakan arah kebijakan pembangunan yang harus dipegang selama lima tahun ke depan.
“RPJMD itu adalah terjemahan dari visi-misi gubernur yang baru. Jadi, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Kalau tidak sinergis, kita akan sulit mencapai indikator makro yang ditargetkan,” imbuhnya.
Bappeda sendiri menargetkan rancangan awal RPJMD bisa dirampungkan pada Juli 2025. Setelah itu, penyusunan Renstra (Rencana Strategis) masing-masing OPD akan dilakukan secara bertahap hingga September.
Forum ini juga menghasilkan berita acara yang menyepakati program prioritas tiap sektor, sebagai dasar untuk melanjutkan tahapan ke Kemendagri.
“Setelah ini kita bawa ke Kemendagri, lalu baru dikembalikan untuk perbaikan. Kami harap, proses ini tidak hanya jadi rutinitas tahunan, tapi benar-benar menghasilkan dokumen yang punya arah, terukur, dan bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
