Samarinda, Natmed.id – Rencana aksi demonstrasi yang akan digelar pada 21 April di Kota Samarinda mendapat respons dari Pemerintah Provinsi Kaltim.
Melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), pemerintah mendorong agar penyampaian aspirasi dilakukan melalui forum dialog ketimbang aksi turun ke jalan.
Plt Kepala Badan Kesbangpol Kaltim Arih Franata Filifus Sembiring, menilai penyampaian kritik akan lebih efektif jika dilakukan secara terbuka dan berbasis diskusi.
“Mending kita acara Kartinian saja deh. Tanggal 21 itu kok dipilih tanggal 21? Kan saya sudah bilang, sampaikan semua saran dan kritikan dengan baik,” ujarnya, Senin 13 April 2026.
Hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat tetap dijamin, namun cara penyampaiannya diharapkan dapat lebih konstruktif dan tidak semata didorong oleh emosi.
“Itu memang hak konstitusi masyarakat, dan saya sebagai bagian dari pemerintah, walaupun masih Plt, siap menyalurkan itu. Alangkah enaknya kita ubah menjadi dialog,” katanya.
Arih secara terbuka mengajak kelompok masyarakat yang berencana melakukan aksi untuk berdiskusi langsung dengan pemerintah daerah. Ia menekankan pentingnya pendekatan rasional dalam menyampaikan aspirasi.
“Seandainya teman-teman yang ingin melakukan aksi 21 kemudian mau dialog dengan kami pemprov, mari kita berdiskusi secara intelektual. Jangan secara perasaan, tapi gunakan semua kemampuan intelektual kita untuk membangun Kaltim,” tegasnya.
Ia juga menyebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memiliki harapan yang sama agar ruang dialog dimaksimalkan sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat.
“Bapak Gubernur sangat berharap itu. Bukan demo jalanan yang kadang-kadang, ya saya pahamlah, mungkin karena tersumbat salurannya,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus mengakui adanya kemungkinan kebuntuan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah selama ini. Karena itu, Badan Kesbangpol berupaya membuka ruang yang lebih luas agar aspirasi dapat tersalurkan dengan baik.
“Insyaallah saya sebagai Kaban Kesbangpol, walaupun Plt, ingin menyalurkan itu, membuka keran-keran yang tertutup atau bottleneck yang terjadi,” katanya.
Ajakan untuk mengalihkan aksi menjadi dialog juga dibarengi dengan komitmen pemerintah untuk tetap menerima kritik dan masukan dari masyarakat secara terbuka.
