Samarinda, Natmed.id – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun Anggaran 2025 mengalami pemangkasan sebesar Rp402 miliar.
Pemotongan ini merupakan dampak dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengamanatkan efisiensi belanja negara, termasuk dalam pelaksanaan APBD. Sebelumnya, APBD Kaltim telah disepakati sebesar Rp2,1 triliun.
Seusai rapat terkait efisiensi anggaran di Kantor Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur (Wagub) Seno Aji mengungkapkan bahwa pemangkasan anggaran ini dilakukan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK) di setiap organisasi perangkat daerah (OPD).
“Semuanya sudah melakukan efisiensi. Saya pikir untuk tahun ini sudah cukup. Hasil rapat ini akan segera kami sampaikan ke Kemendagri,” ujarnya, Senin, 24 Februari 2025.
Efisiensi di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR PERA), dicontohkannya, yang sebelumnya memiliki alokasi anggaran perjalanan dinas sebesar Rp20 miliar, kini hanya tersisa Rp10 miliar. Selain itu, intensitas perjalanan dinas juga dikurangi untuk menekan pengeluaran.
Seno juga menegaskan, pemangkasan anggaran terbesar terjadi di Sekretariat Daerah Kaltim. Meski demikian, keputusan final masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut bersama DPRD Kaltim.
Terkait kekhawatiran bahwa kebijakan efisiensi ini akan berdampak pada program unggulan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, yakni Gratispol, Seno memastikan bahwa pendidikan gratis tetap berjalan seperti yang telah direncanakan.
“Gratis tingkat SMA. Iya, seragam sekolah juga gratis. Ini peraturan gubernur sudah dibuat apa saja yang diberikan (gratis) semua. Sekolah swasta dan negeri,” katanya yang mengisyaratkan program Gratispol berjalan lancar.
“Penghematan anggaran ini akan dialihkan sesuai arahan presiden, yakni untuk pendidikan dan kesehatan,” pungkasnya.
