Samarinda, Natmed.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda Sri Puji Astuti menyoroti persoalan ketenagakerjaan yang dinilai masih menyisakan tanda tanya, meski angka pengangguran secara statistik mengalami penurunan.
Hal itu disampaikan Puji usai hearing Komisi IV DPRD Kota Samarinda bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Samarinda, Senin 2 Maret 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Samarinda turun dari 5,7 persen menjadi 5,31 persen. Namun jumlah riil penganggur di lapangan yang dinilai belum terurai secara jelas.
“Memang secara data BPS pengangguran kita turun dari 5,7 menjadi 5,31 persen. Tapi jumlah pastinya itu yang tidak dijelaskan secara detail kepada kami,” ungkapnya.
Setiap tahun Samarinda mencetak lulusan baru dari SMA, SMK hingga perguruan tinggi. Namun, tidak ada pemaparan rinci mengenai perbandingan antara jumlah pencari kerja dan lowongan yang tersedia.
Tanpa data komparatif yang jelas, sulit memastikan apakah penurunan persentase pengangguran benar-benar mencerminkan kondisi riil di masyarakat.
Dalam hearing tersebut, terungkap adanya fenomena yang disebut Sri Puji sebagai anomali ketenagakerjaan di Samarinda. Sejumlah lowongan pekerjaan justru minim peminat, bahkan setelah melalui proses seleksi.
“Ini anomali di Kota Samarinda, lowongan pekerjaan disiapkan, tapi peminatnya sedikit. Sudah diwawancara, begitu waktunya kerja, mereka mengundurkan diri karena tidak sesuai dengan keinginan,” tuturnya.
Kondisi tersebut berdampak pada masuknya tenaga kerja dari luar daerah untuk mengisi posisi yang sebenarnya tersedia bagi warga lokal.
“Makanya selama ini banyak lowongan diisi dari luar karena tenaga kerja kita tidak mau. Maunya langsung jadi HRD, tidak mau mulai dari sales atau posisi dasar lainnya,” katanya.
Persoalan ini perlu menjadi evaluasi serius, baik dari sisi kesiapan tenaga kerja maupun pola pembinaan dan pelatihan yang diberikan pemerintah.
Terkait mekanisme pengaduan ketenagakerjaan, Puji memastikan Disnaker telah menyediakan layanan, baik secara tatap muka maupun daring melalui laman resmi instansi tersebut.
“Mereka punya web Disnaker, jadi bisa online. Pengaduan juga bisa tatap muka langsung,” jelasnya.
Meski demikian, ia mengakui Disnaker menghadapi keterbatasan anggaran. Namun, program pembinaan dan pelatihan tetap berjalan melalui kerja sama dengan Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) serta sejumlah perusahaan.
Komisi IV, lanjut Puji, berharap Pemerintah Kota Samarinda dapat memperkuat dukungan anggaran dan kebijakan untuk pembinaan tenaga kerja agar lebih siap bersaing dan sesuai kebutuhan pasar kerja.
“Kami harapkan pemerintah kota bisa menyiapkan program yang benar-benar membina dan melatih tenaga kerja kita supaya bisa diterima sebagai pekerja,” tegasnya.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menurunkan angka statistik, tetapi memastikan pengangguran riil di Samarinda benar-benar berkurang.
“Jadi pengangguran kita bukan hanya turun di angka 5,31 persen saja, tapi benar-benar secara nyata berkurang di lapangan,” pungkasnya.
