Samarinda, Natmed.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan dari Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) dr. Andi Satya Adi Saputra.
Menurutnya, pelaksanaan program nasional itu harus disesuaikan di Kaltim. Sebab, harga bahan pokok di Benua Etam berbeda dengan Jakarta maupun daerah lain yang menjadi lumbung pangan.
“Saya, tahu, seluruh daerah di Indonesia masih belajar (melaksanakan program MBG), kita lakukan uji coba ternyata anggaran tidak sama dengan di Jawa karena bahan pokoknya harga makanan lebih tinggi,” ungkap dokter spesialis itu kepada MSI Group belum lama ini.
Lebih lanjut, Adi mengatakan, untuk mengimplementasikan program baru ini harus banyak penyesuaian. Selain itu, belajar guna menyiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaannya efisien.
Dengan demikian, eksekusi dari pelaksanaan program ini dapat diterima dengan baik oleh seluruh siswa. “Kita butuh banyak anggaran, Badan Gizi Nasional sebagai penyelenggara juga harus banyak berkoordinasi,” pesannya.
Selain itu, koordinasi sangat penting di level kabupaten/kota, untuk sama sama mempelajari agar memiliki skema yang baik dalam penerapan MBG nantinya. “Kita harus ada penyesuain untuk ciptakan kualitas yang baik,” tutupnya.
Sebelumnya, Deputi Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan mengungkapkan bahwa Kaltim sangat membutuhkan dukungan dalam penyediaan bahan pangan. Terutama sayur mayur yang sebagian besar didatangkan dari Pulau Jawa.
“Satu satuan pelayanan membutuhkan 300 kilogram sayur untuk 3.000 anak, dan dengan target 400 satuan pelayanan, kita harus siap menyediakan 1.200 ton,” ungkapnya setelah rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi Kaltim bersama Badan Gizi Nasional (BGN) di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Senin 10 Februari 2025.
Tigor juga menjelaskan harga bahan pangan di Kaltim lebih mahal dibandingkan di Pulau Jawa. Saat ini, harga satu porsi pangan dalam program MBG ditetapkan Rp10.000.
Namun, dengan tambahan biaya seperti upah karyawan dan biaya operasional, maka biaya per porsi bisa mencapai Rp12.000. “Kami berharap ada penyesuaian harga berdasarkan bukti pembelian bahan pangan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut positif usulan penyesuaian harga tersebut. Ia menekankan tentang pentingnya penguatan pasokan bahan pangan di daerah.
Ia juga mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program MBG merupakan produk lokal untuk mengurangi biaya transportasi.
“Ini tantangan kita untuk memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan budaya agraris di Kaltim,” pungkasnya.
