Samarinda,Natmed.id – Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim.
Penyerahan berlangsung di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (12/12/2023). Dalam kesempatan itu, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan bagi kabupaten/kota di Provinsi Kaltim TA 2024 juga diserahkan secara digital kepada Kanwil DJPb Provinsi Kaltim.
Tidak ketinggalan, penyerahan DIPA juga dilakukan kepada instansi vertikal/kementerian/lembaga di Benua Etam. Hal ini ditandai dengan peletakan telapak tangan Pj Gubernur Akmal Malik pada papan screen dengan didampingi Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kaltim M Syaibani.
Kegiatan yang bertajuk “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” ini dihadiri oleh Ketua DPRD Provinsi Kaltim Hasanuddin Mas’ud dan Sekertaris Daerah Kota Samarinda Hero Mardanus Satyawan.
Dalam pemaparannya, Akmal menjelaskan bahwa terjadi peningkatan alokasi TKD untuk tahun 2024 sebesar Rp6,3 triliun atau naik 19,2 persen dari tahun 2023. Alokasi TKD tahun 2024 untuk Kaltim mencapai Rp39 triliun.
Adapun jenis TKD terbesar tahun 2024 adalah Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp28,5 triliun. Kemudian, diikuti dengan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,3 triliun, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Sebesar Rp2,2 triliun.
Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 di Kaltim untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp44,8 miliar dan TKD sebesar Rp39 miliar.
Akmal Malik mengungkapkan rasa syukurnya atas dana alokasi transfer tahun 2024 yang mengalami kenaikan signifikan. Menurutnya, APBD berfungsi bukan semata alokasi distribusi tetapi lebih pada fungsi prosperity atau mendorong terciptanya kesejahteraan.
Oleh karena itu, Akmal Malik menegaskan bahwa kenaikan alokasi anggaran tersebut harus berbanding lurus terhadap peningkatan indikator makro ekonomi dan pembangunan di Benua Etam.
“Jumlah alokasi dana yang masuk di Kaltim naik cukup signifikan, ini bagi Kaltim menjadi berkah. Dana ini harus dimanfaatkan sesuai keinginan Presiden, dimanfaatkan sebaik dan semaksimal mungkin untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Orang nomor satu di Kaltim ini berharap kenaikan alokasi anggaran dapat berbanding lurus terhadap peningkatan indikator makro ekonomi dan pembangunan di Benua Etam.
Terutama yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024-2026.
