Samarinda, Natmed.id – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menyatakan peran penting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pembangunan daerah.
Hal ini disampaikannya saat pengukuhan dan serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Kaltim dari Hasoloan Manalu kepada Felix Joni Darjoko, Senin (22/1/2024).
Menurut Akmal, peran penting BPKP adalah dalam mendampingi dan membantu pembangunan di provinsi tersebut. Maka, ia mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin antara BPKP dengan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Kaltim.
“Pengawasan harus menjamin tepat sasaran, tidak boleh ada yang disalahgunakan. Kita sepakat bahwa tidak akan memberikan toleransi sedikit pun terhadap penyelewengan anggaran,” ujar Akmal.
Dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sebanyak 10 kali berturut-turut, BPKP Kaltim mendapatkan apresiasi dari Akmal.
Ia turut mendorong penguatan sinergi, kolaborasi, dan koreksi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota. Dengan langkah tersebut, dinyatakan dapat memastikan program pembangunan berjalan efektif dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.
“Percepatan belanja pemerintah harus dapat dikawal dan ditingkatkan. Jangan sampai terjadi pengadaan barang dan jasa lambat dan cenderung dikerjakan menjelang akhir tahun anggaran,” Akmal menegaskan.
Dengan demikian, BPKP diharapkan tidak hanya menjadi lembaga pengawas. Namun, juga mitra strategis yang berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas dan berdaya saing.
Di sisi lain, Deputi Kepala BPKP Iwan Taufiq Purwanto menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan pengawasan internal. Upayanya dalam bentuk assurance maupun konsultatif consulting kepada stakeholder di tingkat nasional dan daerah.
Perwakilan BPKP Provinsi Kaltim juga telah menetapkan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) pada tahun 2023.
Dalam konteks pembangunan nasional, Iwan menyoroti peran BPKP sebagai Pengawas Intern Lintas Sektor yang memiliki tanggung jawab kepada presiden. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 39 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, BPKP siap mengawal pembangunan di Benua Etam.
Penekanan ini juga sejalan dengan tema pengawasan BPKP di Kaltim, yaitu “Mengawal Langkah, Membangun Daerah.” Iwan berharap BPKP dapat memberikan peran yang signifikan dalam pembangunan daerah dan mencegah potensi kegagalan pembangunan.
“Artinya kita bersama-sama mewujudkan pembangunan yang signifikan di daerah kita tercinta ini dan mencegah terjadinya segala hal yang menyebabkan kerugian dalam pembangunan,” pungkas Iwan.
