Bontang, Natmed.id – Alokasi dana sebanyak Rp162,9 miliar untuk bimbingan teknis (bimtek) di organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang menuai kritik dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik.
Anggaran bimtek sebanyak itu telah masuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2024.
Akmal menekankan agar pemkot mengutamakan efisiensi anggaran sesuai arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto. Sesuai instruksinya, presiden meminta setiap daerah menggunakan dana negara untuk kebutuhan mendesak dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Menurut Akmal, penggunaan dana publik perlu mempertimbangkan urgensi kebutuhan. Alokasi anggaran besar untuk kegiatan Bimtek dianggapnya kurang sesuai, terlebih saat daerah memiliki banyak kebutuhan lain yang lebih mendesak.
“Pak presiden mengarahkan penggunaan anggaran negara harus efisien. Jangan sampai boros, itu perintah,” ujar Akmal Malik saat memantau persiapan Pilkada di Bontang, Selasa (19/11/2024).
Akmal juga menyebutkan bahwa DPRD Bontang memegang peran penting dalam memantau anggaran daerah agar tepat sasaran.
“Pengawasan ini sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama. DPRD dan Pemprov dapat memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (Sirup) LKPP mencatat bahwa dana Rp162,9 miliar untuk bimtek tersebar di berbagai OPD di Bontang.
Dana sebesar itu seharusnya lebih diarahkan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat. Hal ini seperti infrastruktur, kesehatan, atau pendidikan. Ia menekankan peran Pemprov Kaltim dalam mengawasi anggaran ini akan semakin intensif.
“Pengelolaan anggaran ini perlu pertimbangan matang agar tepat guna dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ini penting demi kebaikan masyarakat,” jelasnya.
Isu transparansi anggaran juga disoroti oleh Akmal Malik. Ia berharap Pemkot Bontang bersikap lebih transparan agar alokasi dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, serta menghindari potensi penyalahgunaan anggaran.
“Penting untuk memastikan anggaran ini terbuka dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Transparansi juga membangun kepercayaan publik,” tandasnya.
