Samarinda, Natmed.id – Momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 2026 dimanfaatkan sebagai ruang refleksi terhadap kondisi pendidikan di Kota Samarinda. Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda Ismail Latisi menyoroti sejumlah persoalan krusial yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar, mulai dari ketimpangan fasilitas digital hingga kesejahteraan guru, khususnya di sekolah swasta.
Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri kegiatan Launching Karya dan Berbagi Praktik Baik yang digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda, Jumat, 22 Mei 2026.
Ismail mengakui bahwa berbagai upaya peningkatan kapasitas guru telah dilakukan, termasuk pelatihan di bidang coding dan teknologi digital. Namun, menurutnya, peningkatan kompetensi tenaga pendidik belum sepenuhnya diimbangi dengan ketersediaan fasilitas pendukung di sekolah.
“Pelatihan sudah ada, tapi tantangan kita sekarang adalah fasilitas. Misalnya smart board, itu belum merata. Harapannya semua kelas punya, tapi saat ini masih terbatas,” ujarnya.
Ia menilai, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBD harus mampu menjawab kebutuhan tersebut, terutama dalam mendukung transformasi digital di sektor pendidikan. Menurutnya, percepatan penyediaan fasilitas menjadi penting agar Samarinda tidak tertinggal di tengah perkembangan teknologi global.
“Sekarang ini semua sudah serba digital. Jangan sampai kita tertinggal, apalagi kita ingin Samarinda bisa jadi contoh bagi daerah lain,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ismail juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Samarinda sebagai daerah penyangga sekaligus mitra Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia lokal agar mampu bersaing dengan pendatang dari berbagai daerah di Indonesia.
“Kita tidak ingin anak-anak kita hanya jadi penonton di daerah sendiri. Kuncinya ada di pendidikan. Kalau kualitas pendidikan kita baik, maka kita tidak perlu khawatir bersaing dengan siapa pun,” katanya.
Ia menambahkan, peningkatan mutu pendidikan harus menjadi prioritas utama agar mampu mencetak generasi yang kompetitif dan siap menghadapi dinamika pembangunan di sekitar IKN.
Selain itu, Ismail juga menyoroti dua persoalan mendesak lainnya, yakni kesejahteraan guru dan pemerataan kualitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa perhatian terhadap guru, khususnya di sekolah swasta, tidak boleh diabaikan oleh pemerintah.
“Kesejahteraan guru ini penting. Jangan sampai ada ketimpangan, terutama bagi guru-guru swasta yang juga punya peran besar dalam pendidikan,” ujarnya.
Di sisi lain, ia juga mengkritisi masih adanya stigma “sekolah unggulan” yang menyebabkan ketimpangan kualitas antar sekolah. Ia berharap sistem zonasi dapat benar-benar diterapkan secara optimal, sehingga tidak ada lagi perbedaan kualitas antara sekolah di pusat kota dan di wilayah pinggiran.
“Harusnya semua sekolah punya kualitas yang sama. Tidak ada lagi istilah sekolah favorit atau unggulan. Semua harus merata,” tegasnya.
Melalui peringatan Harkitnas ini, Ismail berharap seluruh pemangku kepentingan dapat memperkuat komitmen bersama dalam membenahi sektor pendidikan. Ia optimistis, dengan perbaikan yang berkelanjutan, Samarinda mampu melahirkan generasi unggul yang siap menyongsong Indonesia Emas 2045.
