Samarinda, Natmed.id – Muhammad Ridwan kembali nakhodai Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Samarinda periode 2026–2031. Ia secara aklamasi terpilih dalam Musyawarah Kota (Muskot) VIII, Sabtu 2 Mei 2026.
Ridwan kembali mengemban amanah di tengah kondisi ekonomi daerah yang dinilai sedang menghadapi tekanan, terutama akibat melemahnya sektor konstruksi.
Ridwan menegaskan arah kepemimpinannya ke depan akan menitikberatkan pada penguatan sinergi antara dunia usaha dan pemerintah daerah, sekaligus mendorong peran UMKM sebagai penopang ekonomi lokal.
“Kadin ini mitra strategis pemerintah di bidang perekonomian. Jadi segala kebijakan untuk perkembangan ekonomi harus diperkuat melalui sinergi antara pemerintah dan dunia usaha,” ujar Ridwan.
Ridwan tidak menampik bahwa kondisi ekonomi Samarinda saat ini menghadapi tantangan serius. Salah satu indikatornya adalah menurunnya sektor konstruksi yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi kota.
“Tidak dipungkiri, pemotongan anggaran dari pemerintah pusat sangat memengaruhi sektor konstruksi di daerah. Padahal sektor ini punya dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Penurunan aktivitas konstruksi dinilai berdampak berantai terhadap sektor lain, termasuk tenaga kerja dan perputaran ekonomi di tingkat lokal. Kondisi ini menjadi catatan penting bagi Kadin dalam merumuskan strategi ke depan.
Di tengah tekanan tersebut, Ridwan menyebut sektor perdagangan dan jasa masih menjadi tulang punggung ekonomi Samarinda. Kota ini selama ini dikenal sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi wilayah sekitarnya.
“Perdagangan masih cukup kuat karena Samarinda menjadi pusat bagi daerah sekitar. Kita juga dikenal sebagai kota jasa,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa ketergantungan terhadap dua sektor tersebut perlu diimbangi dengan strategi diversifikasi ekonomi agar lebih tahan terhadap guncangan.
Dalam periode keduanya, Ridwan berkomitmen untuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia menyebut sejumlah program akan disiapkan untuk mendukung penguatan ekonomi kerakyatan.
“Kami akan bekerja sama dengan teman-teman UMKM dan menyiapkan program-program untuk mendorong kemajuan mereka,” katanya.
Meski demikian, tantangan utama yang dihadapi bukan hanya perencanaan program, tetapi juga implementasi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.
Sejumlah kalangan menilai Kadin perlu membuktikan perannya lebih konkret, tidak hanya sebagai wadah organisasi, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
“Harapan saya ke depan Kadin bisa lebih baik lagi dan lebih banyak memberikan manfaat bagi pelaku usaha, khususnya UMKM,” ujarnya.
Selain fokus program, akan ada perubahan dalam struktur kepengurusan Kadin Samarinda periode 2026–2031. Hal ini menyusul sejumlah pengurus yang naik ke tingkat provinsi.
“Sekitar 20 pengurus sudah bergabung di tingkat provinsi, jadi tentu akan ada penyesuaian dalam kepengurusan yang baru,” katanya.
Terkait pelantikan, ia menyebut masih dalam tahap koordinasi dan dijadwalkan berlangsung antara Juni hingga Juli 2026.
