Samarinda, Natmed.id – Program pendidikan gratis yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Gratispol mendapat apresiasi dari DPR RI.
Namun, kebijakan tersebut dinilai belum cukup kuat jika tidak diiringi dengan pemerataan infrastruktur pendidikan yang layak di seluruh wilayah.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak bisa hanya berfokus pada pembebasan biaya, tetapi juga harus memastikan kualitas dan kelayakan sarana prasarana di lapangan.
“Menurut saya Kaltim menjadi provinsi yang terdepan dalam memberikan perhatian pada pengembangan sumber daya manusia, khususnya di pendidikan tinggi,” ujarnya usai menghadiri Musrenbang RKPD Kaltim 2027 di Odah Etam Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Kamis 30 April 2026.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa perhatian terhadap pendidikan harus menyentuh seluruh jenjang, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah.
“Kita harus memastikan akses pendidikan dari PAUD, SD, SMP, sampai SMA di seluruh Kaltim ini benar-benar tersentuh. Ini bukan hanya tugas provinsi, tapi juga pusat dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Hetifah juga menyoroti potensi ketimpangan fasilitas pendidikan yang masih terjadi di sejumlah daerah. Masih terdapat sekolah dengan kondisi sarana yang memprihatinkan dan jauh dari standar minimal.
“Masih ada sarana prasarana yang cukup parah rusaknya. Kita tidak boleh membiarkan ada sekolah yang sudah bertaraf internasional, tapi di sisi lain masih ada sekolah yang tidak punya toilet, sanitasi yang baik, atau ruang kelas yang memadai,” katanya.
Kondisi tersebut menunjukkan perlunya penataan ulang prioritas pembangunan pendidikan agar lebih tepat sasaran dan berbasis data.
“Dengan data pokok pendidikan yang terus diperbarui, kita bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan lebih dulu. Jangan sampai pembangunan tidak menyentuh kebutuhan paling mendasar,” ujarnya.
Selain aspek infrastruktur, Hetifah juga mengingatkan pentingnya kesinambungan antara pendidikan dan dunia kerja. Kualitas lulusan harus diimbangi dengan kesiapan untuk terserap di pasar kerja maupun menciptakan peluang usaha.
“Jangan sampai pendidikan sudah bagus, tapi setelah lulus tidak terserap. Harus ada penguatan di sektor vokasi, pelatihan kerja, dan keterampilan,” tegasnya.
Pentingnya mencegah angka putus sekolah, karena hal tersebut akan berdampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia di masa depan.
“Kalau anak putus sekolah, otomatis dia tidak bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Dalam konteks tersebut, pentingnya sinergi lintas pemerintahan agar program pendidikan berjalan optimal dan tidak tumpang tindih.
“Sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci. Program seperti Gratispol harus saling melengkapi dengan kebijakan lainnya,” tukasnya.
