Samarinda, Natmed.id – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Samarinda resmi memperkenalkan Program Desa Cinta Statistik (Desa Cantik) sebagai langkah strategis untuk memperkuat infrastruktur data di level terkecil pemerintahan, yakni desa dan kelurahan.
Program ini diharapkan menjadi tulang punggung bagi keakuratan perencanaan pembangunan di Kota Tepian.
Kepala BPS Kota Samarinda Supriyanto menjelaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari upaya nasional untuk mendukung Program Satu Data Indonesia.
“Program Desa Cantik ini merupakan salah satu terobosan yang dilaksanakan oleh BPS dalam rangka penguatan statistik yang ada di level desa atau kelurahan. Ini juga merupakan tindak lanjut untuk memperkuat Program Satu Data Indonesia sesuai dengan Perpres 39 Tahun 2019,” ujar Supriyanto saat ditemui usai acara peluncuran pada Rabu, 29 April 2026.
Tujuan utama dari Desa Cantik bukan sekadar mengumpulkan angka, melainkan membangun ekosistem data yang mandiri. Supriyanto menekankan pentingnya kesadaran aparatur kelurahan dalam mengelola data agar pembangunan tepat sasaran.
“Sebetulnya yang utama mau kita bangun adalah bagaimana kesadaran aparatur desa dalam tata kelola data dan pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan di desa agar menjadi tepat sasaran sesuai apa yang menjadi harapan kita bersama,” jelasnya.
Untuk mencapai hal tersebut, BPS akan memberikan pendampingan intensif yang mencakup seluruh alur kerja statistik, mulai dari hulu hingga hilir.
“Dalam proses peningkatan kapasitas ini, tentu akan dibutuhkan peningkatan literasi statistik teman-teman di kelurahan, serta pengetahuan mengenai bagaimana proses pengumpulan datanya, pengolahan datanya, sampai dengan level penyajian data dan pemanfaatannya,” tambahnya.
Salah satu masalah klasik dalam birokrasi adalah adanya perbedaan data antarinstansi. Dengan adanya Desa Cantik, diharapkan data yang berasal dari level terbawah memiliki standar yang sama hingga ke tingkat nasional.
“Ketika di desa dan kelurahan sudah mampu menyediakan data yang terstandardisasi, otomatis nanti di level atasnya, kecamatan akan terkompilasi, terus di kabupaten akan terkompilasi berdasarkan data dari kecamatan, sampai di provinsi dan nasional,” tutur Supriyanto.
Ia meyakini jika standardisasi ini berjalan baik, maka inkonsistensi data tidak akan terjadi lagi.
“Sehingga tidak ada lagi data yang berbeda mulai level nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai dengan desa. Itu harapan dari program ini,” tambahnya lagi.
Meski optimis, Supriyanto mengakui bahwa mengubah budaya data di tingkat kelurahan adalah pekerjaan besar yang penuh tantangan. Oleh karena itu, BPS tidak bekerja sendiri.
“Memang ini pekerjaan yang tidak mudah, penuh dengan tantangan, tapi kita tetap berupaya terus membangun kesadaran terhadap aparatur desa dan kelurahan. Program ini akan didukung oleh teman-teman dari Bappeda dan Kominfo,” ungkapnya.
Proses pembinaan ini direncanakan akan berlangsung secara berkelanjutan. BPS akan mengidentifikasi kebutuhan spesifik setiap wilayah sebelum merumuskan teknik pengumpulan data yang paling efektif.
“Kita akan desain waktu-waktu proses pembinaannya. Mulai dari literasi, pengumpulan, pengolahan, sampai penyajian. Itu semua diawali dengan identifikasi terhadap kebutuhan data apa yang dibutuhkan oleh pemerintah kelurahan hingga kecamatan, baru nanti kita rumuskan bagaimana teknik pengumpulannya,” pungkasnya.
