Samarinda, Natmed.id – Permintaan maaf Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud atas polemik yang memicu kegaduhan publik belum sepenuhnya meredakan kritik.
Kader Partai Gerindra Akhmed Reza Fachlevi menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan karena tidak disertai pencabutan ucapan kontroversial yang sebelumnya menjadi sorotan.
Reza menilai publik memang patut menghargai adanya introspeksi dari kepala daerah. Namun menurut dia, permohonan maaf tidak cukup bila substansi persoalan etik dibiarkan menggantung.
“Saya mengapresiasi atas sikap muhasabah diri yang ditunjukkan gubernur dengan membuat permohonan maaf atas polemik publik,” ujar Reza dalam keterangannya, Senin 27 April 2026.
Meski memberi apresiasi, Reza menyoroti pernyataan Rudy sebelumnya yang membandingkan relasi kekuasaan di lingkungan Pemprov Kaltim dengan hubungan Hashim Djojohadikusumo dan Presiden RI, dua hal itu tidak bisa disamakan.
“Khususnya yang terkait pernyataan gubernur sebelumnya yang menyamakan dan membandingkan relasi kekuasaan Gubernur Kaltim dengan adiknya yang terindikasi nepotisme, dengan relasi Bapak Hashim Djojohadikusumo dengan Presiden RI yang berbasis profesionalisme,” katanya.
Bagi Reza, permintaan maaf tanpa mencabut ucapan lama justru membuat persoalan belum selesai.
“Pernyataan maaf yang tidak disertai pencabutan pernyataan sebelumnya, saya anggap permintaan maaf gubernur masih setengah hati,” ucapnya.
Reza berpandangan permintaan maaf yang hanya menyebut pimpinan nasional tanpa menyebut nama secara langsung masih membuka ruang tafsir di tengah publik. Ia menilai langkah yang lebih tepat ialah menyampaikan klarifikasi secara terbuka kepada pihak yang terseret dalam polemik.
“Selama pernyataan tersebut belum dicabut dan minta maaf secara langsung ditujukan kepada Bapak Presiden RI dan kepada Pak Hashim Djojohadikusumo, dengan hanya menyebut pimpinan nasional itu menjadi multitafsir,” ujarnya.
Masyarakat berhak menilai sendiri apabila penjelasan yang diberikan belum utuh dan tidak menyentuh inti masalah.
“Selama itu pula publik berhak menilai bahwa gubernur sedang mencoba membenarkan yang tidak bisa dibenarkan,” lanjutnya.
Ia menilai persoalan ini bukan semata soal salah ucap, melainkan berkaitan dengan etika pejabat publik dalam menggunakan kekuasaan.
“Klarifikasi yang baik bukan klarifikasi perasaan, tapi pemulihan etika publik dan kekuasaan oleh Gubernur Kaltim,” katanya.
Selain polemik ucapan gubernur, Reza memastikan unsur legislatif akan tetap menjalankan fungsi pengawasan terhadap sejumlah janji yang disampaikan Rudy dalam permohonan maafnya, termasuk evaluasi kebijakan dan tata kelola pemerintahan.
“Selain itu kami akan terus mengawal dan menjalankan fungsi pengawasan dewan terhadap poin-poin penting lainnya yang dijanjikan gubernur dalam permohonan maafnya,” ujarnya.
Reza juga menyinggung gaya pemerintahan yang dinilai belum membangun hubungan seimbang dengan berbagai unsur. Menurutnya, gubernur seharusnya merangkul legislatif, yudikatif, media, dan masyarakat.
“Sebagai gubernur harusnya perlu kerja sama dengan semua unsur baik legislatif, yudikatif, pers serta masyarakat. Pemerintahan tidak bisa dijalankan sendiri seolah seperti perusahaan pribadi,” katanya.
Ia menilai selama ini muncul kesan pemerintah berjalan sendiri dan kurang membuka ruang komunikasi, termasuk terhadap pers.
“Selama ini saya menilai terkesan berjalan sendiri. Sebagai salah satu indikator atau contoh, pers pun kadang tidak dianggap sehingga komunikasi menjadi buntu,” ujarnya.
Padahal, kritik dan kontrol sosial merupakan bagian penting dalam demokrasi.
“Kalau komunikasi dibangun dengan baik, kritik tidak perlu dianggap sebagai serangan. Justru itu bagian dari penguatan demokrasi dan bentuk kepedulian terhadap daerah,” tukasnya.
