Samarinda, Natmed.id – Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud akhirnya mengambil langkah korektif setelah gelombang kritik publik terhadap rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp25 miliar terus membesar.
Dalam pernyataan terbuka, Rudy menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat membatalkan sejumlah fasilitas yang dinilai berlebihan, serta menghentikan keterlibatan keluarga dalam struktur yang berkaitan langsung dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Polemik bermula dari mencuatnya rincian anggaran renovasi rumah jabatan yang memuat sejumlah item nonprioritas seperti kursi pijat dan akuarium air laut. Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan masih banyaknya persoalan dasar masyarakat, rencana belanja tersebut menuai kritik tajam dari publik.
Rudy mengakui kepercayaan publik harus dijaga dan setiap kebijakan pemerintah wajib sensitif terhadap rasa keadilan masyarakat.
“Saya menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur atas kegaduhan yang terjadi,” ujarnya, Minggu 26 April 2026.
Ia menjelaskan dokumen perencanaan renovasi telah disusun sebelum dirinya menjabat sebagai gubernur. Namun Rudy menegaskan jabatan yang kini diembannya membuat tanggung jawab tetap berada di pundaknya.
“Walaupun perencanaan itu dibuat sebelumnya, sebagai gubernur saat ini tanggung jawab tetap ada pada saya,” katanya.
Sebagai respons langsung atas kritik masyarakat, Rudy menyatakan fasilitas yang tidak memiliki fungsi kedinasan akan dihapus dari pembiayaan APBD. Ia menyebut item seperti kursi pijat dan akuarium tidak akan dibebankan ke keuangan daerah.
“Fasilitas yang berada di luar fungsi kedinasan akan saya tanggung secara pribadi sehingga tidak membebani keuangan daerah,” tegasnya.
Langkah itu dinilai sebagai upaya meredam persepsi publik bahwa anggaran daerah digunakan untuk kepentingan kenyamanan pejabat di tengah kebutuhan warga yang lebih mendesak.
Tak hanya itu, Rudy juga menjanjikan audit ulang terhadap seluruh paket renovasi rumah jabatan agar masyarakat mengetahui secara terbuka komponen belanja yang akan digunakan.
“Seluruh item dalam paket renovasi akan kami evaluasi dan audit ulang secara terbuka,” ujarnya.
Ia menambahkan orientasi penggunaan anggaran akan diarahkan ulang agar lebih sederhana dan berpihak pada kebutuhan publik.
“Kami akan melakukan penyesuaian agar penggunaan anggaran fasilitas pimpinan lebih sederhana dan lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat,” lanjutnya.
Selain isu renovasi, Rudy juga merespons kritik yang berkembang terkait keterlibatan keluarga dalam struktur pemerintahan daerah. Ia menyatakan mulai menghentikan peran keluarga yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim.
“Mulai esok saya akan meniadakan keterlibatan keluarga dalam peran struktural yang berhubungan langsung dengan Pemprov Kaltim,” katanya.
Salah satu keputusan yang langsung diumumkan adalah pencabutan posisi Hijrah Mas’ud dari jabatan Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur (TAG).
Keputusan ini dipandang sebagai sinyal bahwa tekanan publik terhadap isu nepotisme dan tata kelola pemerintahan mulai memaksa perubahan nyata di lingkar kekuasaan daerah.
Rudy juga menyinggung sejumlah pernyataan sebelumnya yang dianggap menimbulkan tafsir negatif di ruang publik. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama.
“Ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bertutur kata agar tidak menimbulkan persepsi keliru,” ucapnya.
Ia berkomitmen untuk memperbaiki gaya kepemimpinan dan pengambilan kebijakan.
“Saya berkomitmen bekerja lebih teliti, lebih peka dan lebih mendahulukan apa yang menjadi prioritas masyarakat Kaltim,” pungkasnya.
