Samarinda, Natmed.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terus memperkuat komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Salah satu strategi utama yang dijalankan adalah transformasi pengawasan berbasis data digital yang dipantau secara ketat setiap harinya.
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemkot Samarinda Marnabas Patiroy menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak ingin kecolongan terhadap anomali harga yang sering terjadi secara mendadak di pasar-pasar tradisional.
Marnabas menjelaskan bahwa manajemen pengawasan harga kini dilakukan secara sistematis melalui dashboard harga yang diperbarui secara berkala.
Hal ini memungkinkan pemerintah untuk melihat tren pergerakan harga komoditas tertentu sebelum berubah menjadi masalah ekonomi yang lebih luas.
“Kita itu setiap hari jam 11.00 Wita, kita sudah lihat dashboard itu. Kita lihat mana (komoditas) yang naik,” ujar Marnabas saat diwawancarai pada Senin, 20 April 2026.
Fokus pengawasan tidak hanya terpaku pada beras atau minyak goreng, tetapi juga merambah ke komoditas sayur-mayur dan produk perikanan yang sering kali menyumbang angka inflasi di Samarinda.
Begitu data menunjukkan adanya kenaikan signifikan, pemerintah segera menyiapkan langkah intervensi di titik-titik pasar utama seperti Pasar Segiri, Pasar Merdeka, Pasar Sungai Dama, dan Pasar Baqa.
“Begitu tomat naik, kita langsung intervensi. Begitu ikan tongkol naik, kita intervensi. Minyak goreng naik, kita intervensi. Beras, telur, sampai kangkung pun kalau naik kita pantau,” tegas Marnabas.
Intervensi ini biasanya berupa operasi pasar atau penyaluran pasokan tambahan untuk memastikan barang tersedia dalam jumlah cukup sehingga harga kembali stabil.
Marnabas menekankan bahwa misi pemerintah bukan sekadar menurunkan harga semurah-murahnya. Ada aspek keseimbangan yang harus dijaga agar ekosistem ekonomi di Samarinda tetap sehat bagi konsumen maupun produsen.
“Yang kita jaga itu jangan sampai terjadi inflasi, tapi jangan juga sampai deflasi. Karena kalau deflasi, pengusaha kita yang mati (rugi). Jadi kita jaga keseimbangannya,” imbuhnya.
Menurutnya, deflasi atau penurunan harga yang terlalu tajam dapat menyebabkan kerugian di sisi pedagang dan petani, yang pada akhirnya dapat menghentikan aktivitas produksi dan distribusi barang di masa depan.
Selain pengawasan pasar, Marnabas juga menyoroti pentingnya koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk memastikan pasokan dari petani lokal tetap terjaga.
Ia meminta agar dinas terkait lebih proaktif dalam menjembatani kebutuhan pasar dengan stok yang ada di tingkat produsen.
“Contohnya kangkung, kalau di pasar tidak ada, Dinas Pertanian harus segera telepon petani supaya barang didatangkan. Jangan sampai karena terlambat sedikit, harga langsung melambung,” tutupnya.
