Samarinda, Natmed.id – Dari puluhan miliar anggaran lingkungan hidup di Kaltim, hanya sebagian kecil yang benar-benar menyentuh kerja nyata di lapangan.
Sisanya terserap pada belanja yang dinilai belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap penanganan persoalan lingkungan.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, mengungkapkan bahwa anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tahun 2026 yang semula Rp31 miliar kini berpotensi dipangkas menjadi sekitar Rp27 miliar.
“Untuk tahun 2026, dari Rp31 miliar kemungkinan dipangkas menjadi sekitar Rp27 miliar. Ini bentuk efisiensi, tapi tentu berdampak pada pelaksanaan program,” ujarnya usai RDP, Kamis 16 April 2026.
Namun yang lebih menjadi perhatian, kata dia, adalah minimnya porsi anggaran yang benar-benar digunakan untuk kegiatan lapangan.
“Kalau kita lihat, dari Rp27 miliar itu, yang benar-benar ke lapangan hanya sekitar 12 persen. Artinya anggaran kita memang masih sangat terbatas untuk penanganan langsung,” tegasnya.
Kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap efektivitas penanganan isu-isu krusial seperti persampahan dan kerusakan lingkungan yang terus meningkat.
“Prioritas tetap di lingkungan hidup, terutama persampahan. Kalau ini tidak ditangani, ke depan akan jadi persoalan besar,” katanya.
Dalam pembahasan RDP, DPRD mencatat sejumlah program prioritas DLH, mulai dari pengendalian pencemaran, pengawasan izin lingkungan, hingga penanganan pengaduan masyarakat.
Meski demikian, Baba menegaskan tidak semua program dapat dijalankan maksimal di tengah keterbatasan anggaran. Program dengan alokasi kecil namun tidak efektif berpotensi ditunda.
“Kalau ada program yang anggarannya kecil tapi tidak maksimal, kemungkinan kita pending ke tahun berikutnya. Kita fokus ke yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
DPRD juga menyoroti lemahnya penguatan kanal pengaduan masyarakat yang dinilai perlu didukung anggaran lebih besar agar respons terhadap laporan bisa cepat dan berbasis fakta di lapangan.
“Kita tidak ingin hanya menangani laporan secara virtual. Harus turun langsung ke lapangan melihat kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Untuk tahun 2027, anggaran DLH yang direncanakan sebesar Rp34 miliar juga diperkirakan tetap akan mengalami efisiensi, meski tidak sebesar tahun sebelumnya.
“Kemungkinan ada efisiensi sekitar Rp2 miliar. Jadi memang harus selektif dalam menentukan prioritas,” tambahnya.
Dengan kondisi ini, DPRD mengingatkan agar kebijakan efisiensi tidak mengorbankan program strategis, terutama yang berkaitan langsung dengan penanganan sampah dan perlindungan lingkungan di Kaltim.
